PALU, HAWA – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk menyelesaikan persoalan lahan peternakan Poso yang melibatkan masyarakat Desa Wuasa di Kabupaten Poso, Senin (28/09).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr Ir Bartholomeus SH CES bersama jajaran anggotanya.
Permasalahan ini mencuat setelah Kelompok Masyarakat Desa Wuasa menyampaikan surat permohonan agar konflik terkait lahan peternakan Poso yang bersinggungan dengan wilayah Desa Watutau dan Desa Wanga segera mendapatkan kepastian hukum.
Bartho menegaskan bahwa lembaga legislatif hadir untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat mendapatkan ruang pembahasan secara terbuka, objektif, dan proporsional guna mencegah terjadinya eskalasi konflik sosial.
“Komisi I DPRD Sulteng hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat mendapatkan ruang pembahasan secara terbuka dan proporsional,” kata Dr Ir Bartholomeus SH CES, Ketua Komisi I DPRD Sulteng.
Forum ini turut melibatkan berbagai unsur pemerintahan mulai dari Pemerintah Kabupaten Poso, perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Hukum, hingga ATR/BPN Kanwil Sulawesi Tengah.
Kehadiran lintas instansi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurai benang kusut sengketa lahan peternakan Poso dari berbagai aspek hukum, pertanahan, hingga kepentingan ekonomi warga.
Dengan mempertemukan seluruh pihak berkepentingan secara langsung, DPRD Sulteng berharap pemetaan masalah dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga keputusan akhir terkait lahan peternakan Poso dapat berpihak pada rasa keadilan.