PALU, HAWA — Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Bantuan Hukum di Palu pada Senin (12/10/2026).
Rapat ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Sulteng, Bapemperda, tenaga ahli, serta sejumlah instansi terkait guna menyusun landasan yuridis yang komprehensif.
Pelaksanaan FGD bertujuan untuk menghimpun berbagai masukan dan pandangan agar Ranperda tentang Bantuan Hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendampingan hukum.
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES., menekankan pentingnya regulasi yang dirancang dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
"Regulasi mengenai bantuan hukum perlu dirancang dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan akses masyarakat dalam memperoleh pendampingan hukum," kata Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES., Ketua Komisi I DPRD Sulteng.
Melalui forum diskusi ini, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong agar setiap masukan dapat dikaji secara mendalam untuk penyempurnaan Naskah Akademik.
Penyusunan Ranperda tentang Bantuan Hukum ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang jelas dan berorientasi pada pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.