JAKARTA, HAWA – Perjuangan mendorong lahirnya daerah otonomi baru kembali menggema di tingkat nasional melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional calon daerah otonomi baru di Jakarta.

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H. Ambo Dalle bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sulteng Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu hadir langsung untuk mengawal aspirasi pemekaran daerah tersebut.

Forum strategis yang diprakarsai DPR RI dan DPD RI ini membahas berbagai aspirasi daerah terkait pemekaran wilayah, termasuk kebutuhan kepastian hukum bagi wilayah yang memperjuangkan daerah otonomi baru.

Salah satu poin penting yang mengemuka dalam forum tersebut adalah dorongan kepada Presiden Republik Indonesia agar moratorium pemekaran daerah dapat segera dibuka kembali.

Pembukaan moratorium dinilai sangat penting agar aspirasi pembentukan daerah otonomi baru dari berbagai wilayah dapat kembali memperoleh ruang untuk dibahas dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Bapemperda DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu mengatakan bahwa aspirasi pemekaran daerah merupakan bagian dari dinamika pembangunan dan pelayanan pemerintahan yang terus berkembang.

Menurut Sri, pembentukan daerah otonomi baru tidak semata-mata menyangkut pemekaran administratif, tetapi juga berkaitan dengan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan.

Yang menjadi salah satu poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali agar aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujar Sri Indraningsih Lalusu, Ketua Bapemperda DPRD Sulteng.

Rakernas tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara tingkat nasional, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung serta Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dolly Kurnia.

Selain persoalan pemekaran, forum strategis ini juga membahas isu penting lainnya mengenai pengaturan dan distribusi keuangan daerah yang lebih berkeadilan.

Dalam pembahasan tersebut mengemuka pentingnya pengaturan keuangan daerah yang proporsional agar setiap wilayah memperoleh ruang fiskal memadai untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Persoalan keuangan daerah menjadi krusial dalam konteks pemekaran karena daerah otonomi baru membutuhkan dukungan fiskal yang jelas agar mampu menjalankan pemerintahan secara efektif.

Bagi DPRD Sulawesi Tengah, kehadiran para pimpinan dewan dalam forum ini menjadi wujud nyata komitmen dalam mengawal aspirasi masyarakat ke tingkat nasional.

Melalui Rakernas ini, berbagai aspirasi mengenai pembentukan daerah otonomi baru diharapkan terus dikawal melalui komunikasi intensif antara daerah dan pemerintah pusat.