PALU, HAWA – Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah H. Moh. Hidayat Pakamundi menghadiri kegiatan Diskusi Publik terkait implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pesantren di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rabu (21/10). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah dalam rangka Santri Future Festival 2026.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reny A. Lamadjido serta dihadiri oleh Ketua PW ISNU Dr. Sahran Raden, Ketua PW NU Ahmad Syukri, para narasumber, dan tamu undangan. Diskusi ini mengangkat tema tentang memperkuat implementasi Perda Fasilitasi Pesantren agar tata kelola berjalan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan.

Hidayat Pakamundi menyampaikan bahwa keberadaan regulasi daerah tersebut merupakan landasan penting bagi pemerintah dalam memberikan dukungan nyata kepada lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, implementasi Perda Fasilitasi Pesantren harus didukung oleh sinergi kuat antara pemerintah daerah, legislatif, pengelola pesantren, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Perda ini harus kita dorong agar tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pesantren di Sulawesi Tengah. Kita ingin tata kelola fasilitasi pesantren dilaksanakan secara terukur, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., Ketua Komisi IV DPRD Sulteng.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan komitmen bersama mulai dari tahap perencanaan program, mekanisme bantuan, hingga evaluasi berkala. Dengan tata kelola yang baik, dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan di lapangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi perhatian utama. Setiap program fasilitasi perlu memiliki indikator yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terbuka, serta evaluasi yang terukur. Dengan demikian, dukungan yang diberikan dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh lembaga pesantren,” tegas H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., Ketua Komisi IV DPRD Sulteng.

Selain itu, Hidayat menekankan pentingnya komunikasi yang berkesinambungan dan masukan dari kalangan pesantren untuk merumuskan langkah kebijakan yang tepat. Hal ini dinilai krusial demi memperkuat pendidikan keagamaan, pembentukan karakter santri, serta pembangunan sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Tengah.