PALU, HAWA – DPRD Sulawesi Tengah berkomitmen memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat dengan merencanakan pembangunan puluhan Pos Kamling di berbagai titik wilayah setempat demi menciptakan lingkungan yang kondusif.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Sulteng melalui Tenaga Ahli, H. Arifin Dunusi, S.H., M.Bt., dalam kegiatan sosialisasi Kamtibmas yang digelar di Ballroom Hotel Jazz pada Selasa (10/11/2026).
Kegiatan sosialisasi tersebut secara khusus digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Sulteng) guna meningkatkan kewaspadaan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Arifin menyampaikan bahwa pembangunan 34 Pos Kamling tersebut direncanakan terealisasikan pada akhir tahun 2026 ini sebagai bentuk nyata perhatian terhadap kebutuhan fasilitas pendukung keamanan lingkungan warga.
“Keberadaan Pos Kamling nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi tempat penjagaan, tetapi juga menjadi pusat koordinasi warga dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar H. Arifin Dunusi, S.H., M.Bt., Tenaga Ahli DPRD Sulteng.
Kegiatan ini juga turut menghadirkan jajaran Polda Sulteng dan Kejaksaan Tinggi Sulteng sebagai narasumber untuk memperkuat sinergi pengamanan antarlembaga penegak hukum dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sulteng, Dr. Rachman Ansyar, M.Pd., didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Warham Lumbengi, S.E., M.M., menilai bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat strategis bagi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu.
“Penguatan kewaspadaan masyarakat menjadi kebutuhan penting sebagai tindak lanjut dari sejumlah konflik yang pernah terjadi di tengah masyarakat,” kata Dr. Rachman Ansyar, M.Pd., Kepala Badan Kesbangpol Sulteng.
Melalui rencana pembangunan 34 fasilitas Pos Kamling tersebut, Ketua DPRD Sulteng H. Mohammad Arus Abdul Karim berharap penguatan keamanan lingkungan dapat berjalan secara lebih optimal setiap hari.
Sebab, situasi keamanan yang aman dan kondusif dinilai sebagai fondasi terpenting bagi keberlangsungan pembangunan daerah serta kesejahteraan seluruh masyarakat secara menyeluruh.
Oleh karena itu, penguatan keamanan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan kepedulian, kebersamaan, dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.