PALU, HAWA – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi penyelenggaraan forum bedah buku yang membahas secara mendalam dampak negatif dari aktivitas industri ekstraktif di daerah tersebut.
Forum bedah buku ini diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik bersama Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Kamis (12/11/2026) di Hotel Parama Su, Kota Palu.
Kegiatan tersebut meluncurkan dua buku utama yang menyoroti persoalan pertambangan, konflik, hak asasi manusia, serta berbagai masalah sosial yang timbul di tengah masyarakat akibat eksploitasi alam.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili oleh Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah yang hadir bersama sejumlah anggota dewan untuk mengikuti jalannya diskusi dan pemaparan materi dari para tokoh nasional.
Atas nama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum bedah buku ini, khususnya terhadap dua buku yang mengangkat persoalan pertambangan dan kasus Poso, ujar Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., selaku perwakilan DPRD Sulteng.
Menurutnya, kajian tersebut sangat penting dan relevan untuk menjadi bahan refleksi bersama dalam melihat berbagai dampak nyata dari pembangunan industri ekstraktif di wilayah Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sebuah daerah tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, pertumbuhan ekonomi, maupun peningkatan pendapatan asli daerah semata.
Terdapat dimensi lain yang harus mendapat perhatian serius, yakni aspek kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kualitas kehidupan sosial warga yang bermukim di sekitar kawasan industri.
Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah, namun pertumbuhan tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, jelas Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., selaku perwakilan DPRD Sulteng.
Lebih lanjut, ia menyoroti berbagai temuan yang dipaparkan dalam forum, mulai dari masalah infeksi saluran pernapasan akut, penyebaran HIV/AIDS, narkoba, hingga kekerasan terhadap perempuan.
Seluruh temuan akademis tersebut dinilai harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah melalui verifikasi data dan kajian ilmiah yang komprehensif untuk melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.
Perusahaan pemegang izin usaha juga ditekankan agar memiliki tanggung jawab sosial yang nyata dalam mengelola risiko kesehatan, sosial, dan lingkungan di wilayah operasionalnya masing-masing.
Pemerintah daerah bersama DPRD didorong untuk memperkuat fungsi pengawasan agar kehadiran sektor industri benar-benar memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas tanpa meninggalkan kerusakan jangka panjang.