Jakarta, HAWA – Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna, Senin 20 Juli 2026 di Istana Negara, Jakarta, menegaskan arahan percepatan digitalisasi pemerintah dan meluncurkan 29 kebijakan strategis untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia, dengan target 0% pada tahun 2026.

Kebijakan ini menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem hingga rentan miskin (desil 1–4), dengan fokus utama pada sektor pendidikan, kesehatan, subsidi energi, dan pangan. Percepatan digitalisasi pemerintah diharapkan mampu menjamin akuntabilitas dan efisiensi penyaluran bantuan serta layanan publik.

Beberapa program unggulan yang terus digalakkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga desil 1–4, dengan bantuan bulanan Rp75.000–Rp250.000. Sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius melalui Sekolah Rakyat yang memberikan bantuan Rp4 juta per bulan kepada anak-anak desil 1–2, serta Kartu Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa dari desil 1–4 dan KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa.

Di bidang kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjangkau 96,8 juta orang, memastikan akses kesehatan yang merata. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi energi seperti LPG untuk 66,4 juta rumah tangga, listrik untuk 87 juta pelanggan, serta kompensasi Pertalite dan solar. Bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng disalurkan kepada 33,24 juta keluarga selama tiga bulan.

Pemerintah juga meluncurkan program universal seperti Makan Bergizi Gratis yang menargetkan 74,56 juta penerima dan Cek Kesehatan Gratis bagi 130,8 juta orang. Program afirmatif seperti magang bagi lulusan S1 dengan uang saku setara UMK, beasiswa unggulan, dan subsidi pupuk untuk 14,2 juta petani turut menjadi bagian dari strategi ini. Semua program ini didukung oleh upaya digitalisasi pemerintah untuk efektivitas penyaluran.

“Keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa. Jangan anggap enteng kita terus, we are strong, we are rich, and we will be richer,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Target ambisius penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2026 adalah komitmen besar pemerintahan Prabowo. Integrasi bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Digitalisasi pemerintah dipandang krusial untuk mempercepat layanan publik, meningkatkan transparansi, efisiensi birokrasi, dan memperkuat akuntabilitas dalam distribusi bantuan agar tepat sasaran.

“Nyaris 100 juta orang kita beri jaminan kesehatan, 20 kali lebih besar dari Singapura, 3,5 kali lebih besar dari Malaysia,” kata Presiden Prabowo Subianto.*/LIA