PALU, HAWA – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis antardaerah dan mendorong perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan agar pelayanan tidak terkonsentrasi di perkotaan.
Masukan tersebut disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan pada Selasa (13/10).
Politisi yang akrab disapa Bunda Wiwik ini menekankan bahwa pemerataan akses kesehatan harus menjangkau wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng tersebut, kebutuhan tenaga kesehatan di setiap daerah perlu direncanakan secara matang termasuk kejelasan insentif bagi nakes.
Pemerataan tenaga medis menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab dalam penyempurnaan ranperda ini, kata Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan layanan yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam forum yang sama, anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Sri Atun turut menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di daerah terpencil.
Masukan dari para legislator tersebut menempatkan ketersediaan tenaga kesehatan dan dukungan fasilitas sebagai bagian penting memperkecil kesenjangan pelayanan.
Melalui ranperda inisiatif Komisi IV, pemerataan akses didorong menjadi perhatian dalam pengaturan kesehatan daerah, kata Sri Atun, Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah.