PALU, HAWA – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, secara tegas mendorong kepastian layanan kesehatan bagi warga tanpa KTP atau yang belum memiliki dokumen identitas resmi. Desakan ini disampaikan agar persoalan administrasi kependudukan tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas pelayanan medis darurat maupun dasar.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang berlangsung pada Selasa (13/10/2026). Dalam forum tersebut, politisi yang akrab disapa Bunda Wiwik itu menilai bahwa regulasi daerah harus mampu memberikan solusi konkret bagi kelompok rentan yang sering kali terkendala masalah pencatatan sipil.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng tersebut meminta agar aturan baru nantinya memperjelas mekanisme penanganan di lapangan, khususnya bagi warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional serta korban kekerasan. Menurutnya, kejelasan siapa yang berhak menerima jaminan harus diiringi dengan pedoman akses yang jelas bagi petugas medis.
“Melalui pembahasan ini, kami mendorong lahirnya pengaturan yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus memperjelas tanggung jawab pemerintah dalam memastikan akses pelayanan kesehatan,” ujar Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah.
Selain masalah administrasi, ia juga menekankan pentingnya integrasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Pendataan yang saling terhubung dinilai krusial agar program jaminan kesehatan berbasis KTP dapat tepat sasaran dan menjangkau seluruh warga yang membutuhkan perlindungan sosial.