, HAWA.ID – Pansus LKPj Gubernur tahun 2023 melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Ke Kementerian Pertanian dan Perkebunan (Kementan) RI pada Selasa (23/4/2024). Rombongan terbagi menjadi dua kelompok yakni separuh ke bidang pertanian dan separuhnya lagi kebidan perkebunan.

Pada pertemuan tersebut, Ketua Pansus LKPJ bersama Pimpinan dan Anggota Provinsi menyampaikan beberapa pertanyaan serta permasalahan yang ada di wilayah provinsi , yakni diantaranya terkait dengan adanya 41 perusahaan di wilayah yang bergerak dibidang Perkebunan dan pertanian yang mengolah lahan pertanian dan perkebunan di atas lahan dan tidak memiliki alas hak atas pengelolaan lahan tersebut.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Prayudi Syamsuri menyampaikan bahwa terkait dengan adanya beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian yang tidak mengantongi izin pengelolaan lahan serta tidak memiliki alas hak, akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan aturan.

Karena dalam regulasi saat ini bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan diharuskan memiliki sebelum melakukan usaha perkebunan sebagaimana Putusan MK No.138/2015 tertanggal 27 Oktober 2016 hingga saat ini yang menyatakan bahwa perusahaan wajib memegang hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.

Scroll untuk melanjutkan

Ketua Pansus LKPJ H.Suryanto menyampaikan bahwa terkait dengan masalah perkebunan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak Kementan kini sudah menuai titik terang dan hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan secepat mungkin sehingga tidak ada lagi menimbulkan kesalahpahaman antara pihak pengusaha kelapa sawit, masyarakat, dan pemerintah terhadap masalah

Sementara itu, Wakil Ketua-I H.Moh.Arus Abdul Karim juga menyampaikan bahwa terkait regulasi yang nantinya akan dijalani dan diikuti masih terdapat hal-hal yang kontradiktif, olehnya itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik maka harus ada dialog-dialog yang harus dilakukan antara pihak pemerintah daerah dan pusat sehingga dapat tercapai sesuai dengan keinginan bersama.

Dan terkait dengan adanya 41 perusahaan yang bermasalah tersebut, pihak kementerian pertanian dan perkebunan akan melakukan pertemuan bersama, dan diharapkan kepada Pansus LKPJ dan komisi yang membidangi hal tersebut dapat ikut hadir dalam pertemuan tersebut, yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat dan dimonitoring oleh pihak Kementan.*/LIA