MAMUJU, HAWA.ID – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam kegiatan koordinasi dan komunikasi (korkom) antar daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Suhardi Duka, M.M., serta dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, yakni Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., Maryam Tamoreka, S.Kom., Dr. I Nyoman Slamet, Sri Atun, Rahmawati M. Nur, S.Ag., Awaluddin, S.Sos., M.P.A., Baharuddin Sapi’i, S.P., dan Aristan, S.T., bersama Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada rombongan DPRD Sulteng, sekaligus menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah.
Ia menekankan bahwa sinergi lintas sektor dan wilayah menjadi kunci dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Gubernur juga menyoroti pentingnya validasi dan sinkronisasi data secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan ketepatan sasaran program.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, lanjutnya, mengedepankan pendekatan kolaboratif melalui Program PASTI PADU yang mengintegrasikan penanganan kemiskinan dan stunting berbasis data, dengan dukungan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain itu, ia memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah melalui program quick wins Sulawesi Barat, yakni Sulbar Sehat, Sulbar Cerdas, Sulbar Responsif, dan Sulbar Berdaya. Program ini difokuskan pada peningkatan layanan dasar, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam implementasinya, program tersebut didukung berbagai intervensi strategis, seperti penguatan layanan kesehatan melalui Pos Penimbangan Balita untuk percepatan penurunan stunting, peningkatan akses pendidikan melalui program kembali bersekolah dan pembelajaran jarak jauh, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dan desa. Seluruhnya diintegrasikan dalam kerangka PASTI PADU guna menghindari tumpang tindih program.
Pemaparan teknis selanjutnya disampaikan oleh dinas terkait yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam sesi diskusi, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah menyampaikan pandangan terkait implementasi Program PASTI PADU. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga ketepatan sasaran dan kualitas pengawasan di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berbasis CSR agar tepat sasaran, serta menekankan urgensi pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan BPS.
Selain itu, ia menilai pergeseran pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat merupakan langkah tepat, namun perlu didukung program yang terukur dan berkelanjutan untuk mendorong kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem.
Sementara itu, Dr. I Nyoman Slamet menyoroti sektor pendidikan, khususnya terkait sarana dan prasarana yang masih membutuhkan perhatian serius. Ia juga mendorong inovasi pembelajaran, termasuk pembelajaran jarak jauh dan program transisi bagi anak putus sekolah, serta mengusulkan festival budaya tingkat Sulawesi sebagai sarana edukasi generasi muda.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat dukungan kelembagaan DPRD, terutama dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar kebijakan tidak hanya tepat dalam perencanaan, tetapi juga efektif dalam implementasi serta berdampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dan integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang akuntabel.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan melalui penguatan validasi data, optimalisasi program pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.LIA
