KUPANG, HAWA – Gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi, direspons cepat Pemerintah Provinsi NTT, Polda NTT, dan Forkopimda. Penanganan darurat Gempa Flores diprioritaskan pada penyelamatan dan evakuasi korban, pendataan, pemetaan kerusakan, serta memastikan akses dan komunikasi.
Gubernur NTT Melkianus Laka Lena mengatakan, langkah awal adalah mengecek kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Fokus utama adalah mengumpulkan data korban jiwa dan luka, serta kerusakan bangunan dan infrastruktur. Data yang terkumpul akan segera dilaporkan ke pemerintah provinsi.
“Dengan kondisi yang ada ini, segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka-luka, dan segera memberikan data itu kepada pemerintah provinsi,” kata Melkianus dalam konferensi pers terkait penanganan Gempa Flores.
Untuk memverifikasi laporan, Gubernur bersama Kapolda NTT dan Forkopimda akan langsung menuju Pulau Flores. Kapolda NTT menyiapkan pesawat khusus untuk mobilisasi ke wilayah terdampak Gempa Flores.
“Kami akan langsung masuk ke Flores dengan pesawat dari Pak Kapolda. Pak Kapolda ada penerbangan pesawat khusus yang kita pakai untuk memastikan beberapa kabupaten yang bisa kami singgahi, memastikan kerusakan yang terjadi,” jelas Melkianus.
Peninjauan langsung penting karena data korban dan kerusakan masih dinamis. Gubernur menyebutkan data sementara korban meninggal dunia berjumlah lima orang.
“Korban jiwa, saat ini informasi yang saya terima sudah ada lima orang: dua di Sikka, tiga di Manggarai,” ungkap Melkianus. Angka ini belum final karena pencarian dan pendataan terus berlangsung.
Polda NTT akan menjadi pusat informasi penanganan bencana. Kesepakatan ini dibuat bersama Kapolda NTT untuk memastikan informasi disampaikan secara terkoordinasi dan terverifikasi.
“Pusat penanganan bencana nanti, kebencanaan ini ada di Polda NTT,” kata Melkianus.
Setiap hari, akan ada rilis pers resmi dari Forkopimda terkait penanganan bencana untuk memudahkan koordinasi publik.
Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang tidak jelas terkait Gempa Flores, seperti isu tsunami atau gempa susulan. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG dan BNPB. Penyebaran hoaks dinilai dapat memicu kepanikan dan mengganggu proses evakuasi.
Semua kekuatan, termasuk TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Kementerian PUPR, dan PLN, dikerahkan untuk penanganan Gempa Flores. Prioritas utama adalah evakuasi korban.
“Proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu. Semua korban-korban yang memang terkait dengan bencana ini harus kita urus dulu diselamatkan,” ujar Melkianus.
Para kontraktor yang memiliki alat berat diminta membantu membuka akses jalan yang tertutup longsor atau reruntuhan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan PLN untuk pemulihan listrik dan operator telekomunikasi untuk konektivitas.
Bantuan logistik, seperti makanan dan beras, juga mulai disiapkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Dukungan dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, juga mulai bergerak.
Terkait status bencana, Gubernur menjelaskan pemerintah provinsi telah menetapkan status bencana sesuai kewenangan. Penetapan status bencana nasional masih dikaji berdasarkan kondisi lapangan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Masyarakat Flores diajak tetap tenang dan mengikuti arahan petugas. Media massa dan pengguna media sosial diminta menyebarkan informasi yang telah terverifikasi. Pemerintah, Polda NTT, dan Forkopimda akan terus memperbarui informasi dari lapangan. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama dalam penanganan Gempa Flores ini.*/LIA
