PALU, HAWA – Pembahasan regulasi terkait perlindungan keluarga di Sulawesi Tengah didorong agar lebih terarah pada penanganan perilaku seksual berisiko dan edukasi masyarakat dalam finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah 2027 di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Palu. Usulan tersebut disampaikan saat rapat bersama pemangku kepentingan guna memastikan arah pengaturan rancangan peraturan daerah tidak terlalu luas.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sulteng menilai rumusan awal mengenai perlindungan keluarga dan kesejahteraan masih terlalu umum. Karena itu, substansi aturan diminta dipersempit agar fokus pada pencegahan, pendampingan, serta perilaku seksual berisiko.

“Saya minta agar kita fokus saja pada perlindungan keluarga dan masyarakat dalam kesejahteraan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Jadi khusus perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual,” kata Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng.

Menurut Wiwik, aspirasi mengenai perlunya penguatan perlindungan keluarga telah muncul dari sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah dinilai memerlukan perangkat kebijakan yang jelas untuk mendukung edukasi dan ketahanan keluarga.

Meski demikian, penyusunan regulasi tidak boleh hanya didasarkan pada kekhawatiran atau asumsi semata. Kajian akademis, data terukur, serta masukan organisasi perangkat daerah dan tenaga ahli diperlukan agar aturan tidak memicu persoalan baru.

“Saya juga ingin menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi dan edukasi dalam penanganan persoalan yang menjadi perhatian tersebut. Sebab tujuan regulasi ini nantinya, bukan semata-mata memberikan hukuman, melainkan menyiapkan langkah pencegahan dan pendampingan,” kata Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng.

Proses lanjutan diharapkan melahirkan aturan yang batasannya jelas, tidak diskriminatif, dan tetap menghormati hak asasi manusia. Dengan langkah tersebut, regulasi perlindungan keluarga ditargetkan memberi manfaat nyata bagi warga Sulawesi Tengah.