PALU, HAWA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, menegaskan bahwa Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian serius dalam Evaluasi Hilirisasi Prabowo. Safri meminta pemerintah mengevaluasi secara komprehensif kebijakan industri berbasis sumber daya alam di wilayah tersebut.
Menurut Safri, Evaluasi Hilirisasi Prabowo harus mengukur manfaat hilirisasi secara lebih menyeluruh, tidak hanya sebatas investasi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga perlu mengukur kontribusi industri terhadap masyarakat dan daerah penghasil.
Pengelolaan kekayaan alam, kata Safri, harus mengacu pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kedua pasal tersebut harus menghasilkan kebijakan yang menghadirkan kemakmuran secara lebih merata.
“Semangat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan yang berasal dari daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan fiskal daerah,” kata Safri, Rabu, 25 Agustus 2026.
Safri menegaskan, Sulteng tidak meminta perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Namun, daerah tersebut memiliki posisi penting dalam aktivitas pertambangan dan hilirisasi nasional, sehingga Evaluasi Hilirisasi Prabowo menjadi krusial.
“Pasal 33 bukan sekadar amanat konstitusi, tetapi harus hadir dalam kebijakan yang memberikan keadilan sebagai daerah penghasil/pengolah dan masyarakat Sulteng menuju Sulteng Nambaso. Kita bukan meminta keistimewaan, tetapi menuntut kesetaraan dan keadilan. Sulteng layak mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan negerinya,” ucap Safri.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan hilirisasi dalam konteks yang lebih luas. Hilirisasi memang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Namun, peningkatan nilai ekonomi juga perlu memperkuat manfaat bagi daerah dan masyarakat, sebuah aspek penting dalam Evaluasi Hilirisasi Prabowo.
Safri juga menyoroti berbagai insentif fiskal untuk industri hilirisasi, seperti tax holiday, tax allowance, relaksasi perpajakan, serta pengurangan kewajiban tertentu. Menurutnya, pemerintah membutuhkan indikator yang jelas ketika memberikan fasilitas tersebut, serta menetapkan batas waktu dan mekanisme evaluasi secara berkala.
“Insentif investasi boleh diberikan sebagai bagian dari strategi pembangunan. Tetapi harus ada ukuran keberhasilannya dan evaluasi secara berkala. Ketika industri sudah berkembang dan memiliki kemampuan ekonomi yang kuat, pemerintah perlu memastikan kontribusinya terhadap negara dan daerah juga semakin optimal,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah dapat menilai apakah insentif benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang sepadan, sebuah bagian integral dari Evaluasi Hilirisasi Prabowo.
Safri juga meminta pemerintah melihat hubungan antara nilai sumber daya alam dan kontribusi fiskal.
“Jangan hanya menghitung berapa triliun investasi yang masuk dan berapa lapangan kerja yang tercipta. Pemerintah juga perlu menghitung berapa nilai sumber daya alam yang diambil, berapa nilai tambah yang tercipta, berapa pajak dan royalti yang dibayarkan, serta berapa besar insentif yang diberikan,” katanya.
Menurut Safri, proses pengolahan dapat meningkatkan nilai komoditas secara signifikan. Oleh karena itu, skema penerimaan negara dan daerah perlu mengikuti perkembangan nilai tersebut, yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Hilirisasi Prabowo.
“Kalau nilai komoditas meningkat berkali-kali lipat setelah melalui proses pengolahan, maka kita perlu memastikan peningkatan nilai tambah itu juga tercermin dalam kontribusi fiskal. Jangan sampai daerah hanya menerima manfaat dari sisi hulu, sementara nilai tambah terbesar tercipta di kawasan industri,” ujarnya.
Safri kemudian mendorong transparansi terhadap produksi dan aktivitas industri hilirisasi. Informasi tersebut mencakup volume produksi, nilai ekspor, nilai tambah, pajak, royalti, dan fasilitas fiskal.
“Harus ada transparansi. Berapa kewajiban normal perusahaan, berapa yang dibayarkan setelah mendapatkan insentif, dan bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara serta daerah. Dari sana kita bisa melihat apakah kebijakan tersebut sudah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” katanya.
Safri juga menyoroti dampak kebijakan nasional terhadap kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu menjaga keseimbangan ketika memberikan fasilitas kepada industri.
“Kalau ada kebijakan nasional yang berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan daerah, tentu harus ada skema yang menjaga keseimbangan fiskal daerah. Sebab daerah juga menanggung kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas industri,” ujarnya.
Karena itu, Safri menegaskan Sulteng menjadi bagian penting dalam pengujian kebijakan hilirisasi nasional. Ia tidak memosisikan investasi sebagai persoalan yang harus ditolak. Sebaliknya, Fraksi PKB DPRD Sulteng tetap mendukung investasi dan hilirisasi yang menciptakan manfaat luas.
“Investasi kita dukung, hilirisasi kita dukung. Tetapi harus dibangun dalam hubungan yang adil antara negara, perusahaan, dan masyarakat. Kekayaan alam adalah amanah konstitusi dan pengelolaannya harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya.
Bagi Safri, persoalan utama bukan sekadar besarnya investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah. Persoalannya terletak pada seberapa besar masyarakat menikmati manfaat kekayaan alam tersebut.
Oleh karena itu, Safri menegaskan Sulteng menjadi daerah penting untuk melihat penerapan Pasal 33 UUD 1945. Implementasi konstitusi, menurut dia, harus terlihat melalui penerimaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang harus menjadi fokus Evaluasi Hilirisasi Prabowo.
“Kalau Presiden serius mengatakan kekayaan alam harus dinikmati rakyat, maka Sulawesi Tengah harus menjadi salah satu daerah yang merasakan langsung kebijakan itu,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan Sulawesi Tengah dalam perdebatan nasional mengenai arah hilirisasi. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan investasi untuk memperkuat industri nasional. Di sisi lain, daerah penghasil membutuhkan manfaat yang sepadan dengan kontribusinya.
Karena itu, Safri menegaskan Sulteng menjadi salah satu indikator penting untuk menguji keseimbangan antara investasi, kepentingan negara, dan kemakmuran rakyat dalam Evaluasi Hilirisasi Prabowo. Fraksi PKB DPRD Sulteng menyoroti perlunya pemerintah pusat untuk melakukan Evaluasi Hilirisasi Prabowo secara berkala untuk memastikan dampak positif bagi semua pihak. ***
