PALU, HAWA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Suryanto, SH., MH., melaksanakan kunjungan kerja dan koordinasi luar daerah terkait strategi optimalisasi pendapatan asli daerah ke kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15/10. Kegiatan ini difokuskan untuk mempelajari sistem pengelolaan pajak daerah yang efektif sekaligus memperhatikan kondisi serta kemampuan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Dalam kunjungan tersebut, pihak instansi tuan rumah memaparkan berbagai kebijakan strategis yang selama ini telah diterapkan untuk mendongkrak penerimaan daerah. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah pemutihan atau pembebasan sanksi administrasi berupa denda bagi para wajib pajak yang memiliki tunggakan, guna meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan.
Selain program penghapusan denda umum, kebijakan keringanan perpajakan tersebut juga secara khusus menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan para pengemudi ojek online. Langkah afirmatif ini diambil sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah daerah terhadap kelompok warga yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial dalam memenuhi kewajiban mereka.
Menanggapi berbagai pemaparan tersebut, H. Suryanto, SH., MH. menilai bahwa pengalaman dan kebijakan yang diterapkan di Jawa Timur sangat relevan untuk diadopsi di wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari titik keseimbangan antara upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah dan menjaga keadilan sosial bagi seluruh lapisan warga.
“Kebijakan pemberian keringanan pajak perlu menjadi salah satu bahan kajian, terutama dalam mencari keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujar H. Suryanto, SH., MH., Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Hasil dari koordinasi lintas daerah ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi strategis bagi Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada target finansial, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan dan kesejahteraan.