PALU, HAWA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu bersama pemerintah setempat menggelar konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Koperasi dan UMKM di Aula Kantor Camat Palu Selatan pada Jumat (18/09), guna mengoptimalkan target Pendapatan Asli Daerah dari sektor kerakyatan tersebut.

Kegiatan yang dihadiri oleh 75 peserta dari kalangan pelaku usaha dan pengurus koperasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda bersama sejumlah anggota legislatif serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu.

Keberadaan usaha mikro dinilai sebagai pilar utama perekonomian rakyat yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan.

"Kepada seluruh pelaku usaha maupun koperasi agar dapat memanfaatkan bantuan pemerintah semaksimal mungkin dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha serta memiliki badan hukum yang legal," kata Dr. Arif Miladi selaku Ketua Bapemperda.

Anggota Bapemperda lainnya, Alfian Chaniago, menambahkan bahwa para pelaku usaha juga wajib memperhatikan sertifikasi halal dan higienis, khususnya bagi produsen bahan makanan, demi kelancaran pengembangan dan peningkatan skala usaha.

Sementara itu, anggota DPRD Palu Mutmainah Korona menekankan pentingnya bimbingan teknis, pengawasan, serta pendampingan modal agar pertumbuhan sektor tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan mandiri.

Pemerintah Kota Palu melalui dinas terkait turut menegaskan komitmennya dalam memfasilitasi pelatihan manajemen kewirausahaan serta menjamin kemudahan akses pinjaman melalui lembaga penjamin kredit resmi bagi para pelaku Koperasi dan UMKM.