JAKARTA, HAWA – Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendidikan 2027 sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Angka fantastis ini diumumkan pada Jumat, 14 Agustus 2026, yang menunjukkan kenaikan signifikan sekitar 13,9 persen atau Rp100 triliun dibandingkan proyeksi anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun. Kenaikan Anggaran Pendidikan 2027 ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap sektor vital ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, alokasi Anggaran Pendidikan 2027 ini disusun untuk memenuhi kewajiban konstitusi, yakni sekurangnya 20% dari APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Penyaluran dana ini akan dibagi melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp490,7 triliun, transfer ke daerah senilai Rp277,1 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp53 triliun. Distribusi yang merata diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan pendidikan di Indonesia.
Fokus utama dari Anggaran Pendidikan 2027 adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat alokasi besar, yakni sekitar Rp240 triliun. Program ini ditargetkan akan menjangkau 60,6 juta penerima manfaat pada tahun depan, menunjukkan prioritas pemerintah pada peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik sebagai fondasi pembelajaran yang efektif. Investasi pada gizi ini diharapkan berdampak positif pada kualitas pendidikan.
Tidak hanya MBG, Anggaran Pendidikan 2027 juga mendukung berbagai program lain yang krusial. Program Indonesia Pintar (PIP) akan menyasar 22,1 juta siswa, sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ditujukan untuk 1,1 juta mahasiswa. Selain itu, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan disalurkan kepada 54,2 juta murid, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD akan menjangkau 6,3 juta peserta didik. Ini merupakan upaya komprehensif pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan.
Sektor infrastruktur pendidikan juga menjadi perhatian serius dalam Anggaran Pendidikan 2027. Sebanyak 12.215 unit sekolah dan madrasah direncanakan akan direnovasi, serta pembangunan 7 unit Sekolah Unggul Garuda dan 166 unit Operasional Sekolah Rakyat. Peningkatan fasilitas ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Kesejahteraan tenaga pengajar juga tidak luput dari perhatian. Anggaran Pendidikan 2027 mengalokasikan dana untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS bagi 1,3 juta guru, TPG ASN Daerah untuk 1,7 juta guru, serta Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah bagi 20,7 ribu guru. Ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran penting guru dalam mencerdaskan bangsa.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menambahkan bahwa Anggaran Pendidikan 2027 juga akan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. “Pelaksanaan pendidikan karakter serta pengembangan bakat, talenta, dan prestasi peserta didik. Pelaksanaan tes kemampuan akademik yang tahun ini untuk ke tingkat SMA adalah yang tahun kedua,” kata Atip. Ini menunjukkan upaya holistik dalam membentuk peserta didik yang kompeten dan berkarakter.
Dalam hal digitalisasi, Anggaran Pendidikan 2027 mengalokasikan Rp5,83 triliun untuk program digitalisasi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar-mengajar. “Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, dan sebagainya,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan rincian anggaran. Peningkatan kualitas guru juga menjadi prioritas melalui beasiswa untuk kualifikasi akademik S1 atau D4.
Pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sendiri mencapai Rp61,1 triliun untuk tahun 2027, dengan Rp55,51 triliun di antaranya dialokasikan untuk program kerja prioritas nasional. Hal ini mencakup revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp9,28 triliun, inisiasi sekolah nasional dan integrasi Rp7,21 triliun, serta program awal wajib belajar dasar tanpa biaya sebesar Rp5 triliun. Detail Anggaran Pendidikan 2027 ini menunjukkan perencanaan yang matang dari pemerintah.
“Proses penyaluran PIP PAUD akan dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2026/2027, yaitu dengan menggunakan data murid pada Dapodik dengan cut off 31 Agustus 2026,” jelas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto. Penyaluran ini dijadwalkan pada Oktober hingga November 2026, menjamin dana dapat segera dimanfaatkan oleh 6,3 juta peserta didik PAUD. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi Kemendikbudristek.
