Sekretariat DPRD Sulteng Sosialisasikan Penginputan Pokir Melalui Aplikasi SIPD

featured
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng untuk melakukan sosialisasi mekanisme Penyusunan dan Penginputan Pokok-Pokok Pikiran (P2 Pokir) DPRD Tahun 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).FOTO : HUMAS DPRD SULTENG
service
Bagikan

Share This Post

or copy the link

PALU, HAWA.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah () bersama Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng untuk melakukan sosialisasi mekanisme Penyusunan dan Penginputan Pokok-Pokok Pikiran (P2 Pokir) DPRD Tahun 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Sosialisasi yang berlangsung di Palu, Senin (04/03) tersebut dibuka oleh Sekprov Sulteng, Novalina, diikuti seluruh OPD di jajaran Pemprov Sulteng, para dan para kasub program, keuangan DPRD kabupaten/kota se-Sulteng.

Selain itu, turut hadir para staf operator penginput pokir serta para pejabat di DPRD Provinsi Sulteng.

Hadir sebagai narasumber Analis Perencana, Direktorat Jenderal (Ditjend) Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Rino Rio Kent yang membawakan materi tentang mekanisme pokir dan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Sulteng, Moh Rivan Burase serta Siti Rahmawati.

Sekprov Sulteng, Novalina, mengatakan, sosialisasi P2 Pokir sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi dan menyelaraskan dengan aturan dan program prioritas Rencana Kerja Daerah (RKPD) Tahun 2025.

“Semua program yang diusulkan harus selaras dengan program prioritas Pemprov Sulteng Tahun 2025,” kata Sekprov.

Ia menjelaskan mengapa pokir selalu direvisi dan mengapa kamus pokir juga disusun, karena untuk menyesuaikan dengan program Pemprov saat ini.

Novalina juga menguraikan apa yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi pokir DPRD, antara lain pokir salah kamar, bukan kewenangan, dan banyak yang tidak terealisasi karena persyaratan tidak lengkap.

“Misalnya jalan rusak di depan kantor gubernur dan harus diperbaiki, tapi itu bukan kewenangan provinsi, melainkan kewenangan kota. Sementara kota tidak ada anggaran. Maka pokir bisa masuk dalam bentuk hibah dan yang mengerjakannya kota,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sesuai edaran KPK, seluruh usulan pokir harus sesuai hasil reses dan disampaikan dalam RKPD Tahun 2025. Jika tidak ada di RKPD, kata dia, maka usulannya tidak bisa masuk.

“Pokir bagaikan garam disiram di air sungai. Tidak terasa karena tidak fokus, sehingga tidak mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,” imbuhnya.LIA

0
happy
Happy
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
wow
Wow
0
peduli
Peduli
Sekretariat DPRD Sulteng Sosialisasikan Penginputan Pokir Melalui Aplikasi SIPD

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Subscribe
Notify of
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Login

Masuk atau Buat akun untuk bergabung bersama HAWA!

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Join Us