JAKARTA, HAWA – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia resmi menggelar Rakornas Apdesi 2026 di Jakarta pada Senin (16/02). Forum tingkat nasional ini merangkaikan pelantikan pengurus baru periode 2026 hingga 2031 sekaligus memantapkan sinergi pemerintah desa, daerah, dan pusat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Wahyudi Mapparenta membacakan Surat Keputusan pelantikan dalam pembukaan acara tersebut. Susunan pengurus baru menempatkan H. Junaedi sebagai Ketua Umum yang didampingi oleh Rustam Fatoni sebagai Ketua Harian dan Amren selaku Bendahara Umum. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko turut menghadiri forum ini.

“Rakernas ini menjadi forum strategis dalam menyusun program kerja prioritas, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” kata H. Junaedi, Ketua Umum DPP Apdesi periode 2026 hingga 2031.

Selanjutnya, pelaksanaan Rakornas Apdesi 2026 secara khusus menekankan posisi desa sebagai subjek aktif pembangunan dan bukan sekadar objek kebijakan. Pemerintah menetapkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024. Regulasi tersebut memberikan mandat utama kepada Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk mengoordinasikan program pengentasan kemiskinan lintas kementerian.

“Target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 adalah komitmen dan target nasional yang harus kita capai bersama. Menanggapi mandat penting ini, BP Taskin telah menyiapkan sejumlah program khusus yang akan kami implementasikan secara intensif,” ujar Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem tersisa 2,38 juta orang per Maret 2025. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan Kajian Sistem Perlindungan Nasional untuk memastikan ketepatan sasaran kelompok terbawah. Lebih lanjut, pemerintah juga mengimplementasikan aplikasi SiTaskin sebagai model konvergensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong kemiskinan ekstrem.

“Dengan perencanaan kerja yang sudah kami susun, BP Taskin akan menyinkronkan program kementerian dan lembaga, memadukannya dengan program pemerintah daerah kabupaten kota, agar setiap gerakan BP Taskin benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah,” ucap Iwan Sumule, Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Menanggapi isu strategis tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa desa memegang peranan sentral dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kolaborasi lintas sektor dari kementerian hingga pemerintah desa menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah. Oleh karena itu, rumusan program dari Rakornas Apdesi 2026 ini akan langsung menyasar pengembangan koperasi desa serta usaha produktif berbasis potensi lokal.*/LIA