Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi DPRD Palu Sampaikan Laporan

featured
Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi DPRD Palu Sampaikan laporan. FOTO : IST
service
Bagikan

Share This Post

or copy the link

, HAWA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota menggelar rapat paripurna penyampaian laporan pimpinan pansus, berisi proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, Senin (7/8/2023), di ruang utama kantor DPRD Palu.

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD Palu, Armin dan dihadiri Asisten Palu, Husaema serta anggota dan OPD terkait Pemerintah Kota Palu

Dalam laporannya, Ketua Pansus, Mutmainah Korona menjelaskan, sebagai salah satu alat kelengkapan daerah yang kedudukannya sebagai lembaga resprentasi rakyat berdasarkan pada teori pembagian kekuasaan, diberikan sejumlah fungsi dan kewenangan guna menunjang terciptanya kondisi negara demokratis di daerah.

Fungsi dan kewenangan tersebut, di antaranya fungsi pembentukan dan keleluasaan membentuk peraturan daerah, dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Kedudukan DPRD sangat memberikan arti, di tengah dinamika pembangunan nasional kekinian yang begitu cepat terjadi, dengan semangat kebijakan politik pemerintah pusat, untuk melakukan simplifikasi dan purefikasi peraturan daerah.

Mengingat bandul otonomi daerah hingga kini, masih mencari format baku, demi terciptanya kesejahteraan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Dalam konsep otonomi seluas-luasnya dan konsep tugas pembantuan yang sangat konstitusi dengan figur pajak daerah serta retribusi, mengambil porsi penting dalam kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum, berkedudukan sebagai mandatoris spending, maupun pelaksanaan pusat yang bersifat pilihan, guna peran pemerintah dalam konsep negara pengurus atau well for state, dapat dirasakan masyarakat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi.

Pemberian kewenangan daerah untuk penarikan pajak dan retribusi pada aspek politik hukum, mempunyai persamaan dalam upaya daerah semakin mendekati Unity Otoritis atau kewenangan yang sesungguhnya.

Pajak daerah merupakan kewajiban yang bersifat paksaan hukum untuk melengkapi kewajiban masyarakat untuk membayar pajak. Karena hal itu membiayai pembangunan secara rutin.

Namun setiap penarikan pajak, mesti mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. Sementara retribusi daerah merupakan figur hukum yang mengarah pada paksaan ekonomi, terlebih dahulu menyediakan fasilitas memadai sebelum dilakukan pemungutan. Baik jasa umum, jasa usaha maupun perizinan tertentu.

“Melalui agenda ini, pimpinan Pansus menitipkan peran positif bagi para pemangku kepentingan dalam sebuah adiom hukum bagi kita semua. Semoga Ranperda ini segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” harapannya.*/LIA

0
happy
Happy
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
wow
Wow
0
peduli
Peduli
Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi DPRD Palu Sampaikan Laporan

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Subscribe
Notify of
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Login

Masuk atau Buat akun untuk bergabung bersama HAWA!

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Join Us