PALU, HAWA.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Nisbah menyoroti soal gaya hedon anggota legislatif perempuan. Meskipun tidak menyebutkan anggota lagislatif dari daerah mana, Nisbah mengungkapkan bahwa sosok perempuan di legislatif cederung lebih mengandalkan penampilan, popularitas, dan tren hedon.
Hal ini diungkapkan Misbah saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Pendidikan pemilih dengan tema’politik perempuan dalam pemilu 2024′ bagi kaum perempuan yang diselenggrakan oleh KPU Sulteng, Kamis (3/11/2022) di aula kantor KPU Sulteng.
Menurutnya, fenomena perempuan dan politik bukan hal baru. Selama Pemilu, terjadi peningkatan jumlah keterlibatan. Namun keterlibatan dalam angka tidak dibarengi dengan kesungguhan dari komponen politik lainnya.
“yang menjadi sorotan ketika berhadapan dengan Pemilu, perempuan dibutuhkan hanya sebagai syarat formal, sehingga perempuan dilibatkan tanpa melihat sumber daya yang dimiliki,” kata Nisbah.
Misbah mengungkapkan bahwa ketika Pemilu, perempuan dilibatkan hanya untuk memenuhi syarat keterwakilan 30 persen sebagaimana diamanatkan dalan Undang-undang, tanpa melihat kualitas maupun sumber daya yang dimiliki. Dalam pelibatan, terkesan asal comot demi terpenuhinya syarat tersebut.
“ini problem yang harus diurai dan dielaborasi. Sebagai syarat formal tanpa melihat latar belakang perempuan, akhirnya ketika Pemilu selesai dan terpilih calon, maka yang tidak lolos kemudian terabaikan tanpa adanya konsolidasi,” ujarnya.
Menurutnya, niat Partai politik (Parpol) di Pemilu untuk melibatkan perempuan harus didorong bukan hanya sebagai syarat formal, akan tetapi harus dibarengi dengan penguatan sehingga perempuan mampu memahami secara baik apa persoalan dan kebutuhan perempuan, sehingga ketikan duduk di legislatif bukan sekedar menjadi subyek atau penghias lembaga tanpa ada gagasan memperkuat posisi perempuan, khususnya dalam mengambil keputusan untuk kepentingan perempuan.
Menjadi catatan untuk Parpol kata dia, perempuan jangan hanya sebagai obyek bukan subyek sehingga yang tergambar profil perempuan di lembaga itu menjadi naif, sosoknya hanya mengandalkan penampilan, popularitas dan tren hedon.
“Yang tergambar dari sosok anggota legislatif perempuan, bagaimana penampilan. Akhirnya arah pemikiran 90 persen hanya memikirkan penampilan yang optimal, sisanya 10 persen hanya bagiamana mekanisme yang dilakukan. Misalnya soal ikut persidangan, rapat-rapat tanpa memahami isu perempuan. Ini menjadi kritik di setiap pemilihan,” kata Nisbah.
Sementara itu, Sekretaris wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulteng, Maspa mengatakan, perlu keseriusan wakil perempuan di legislatif berkaitan dengan isu perempuan.
Menurutnya, tidak perlu lagi disampaikan mengenai isu-isu penting perempuan yang harus disuarakan oleh anggota legislatif perempuan, namun harus dilihat apakah sudah menjadi perhatian mereka.
“Seharusnya isu itu sudah menjadi agenda mereka di legislatif sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian ibu dan anak, kekerasan perempuan, stanting dan isu lainya,” ujarnya.
Maspa memberikan catatan agar para perempuan yang ada di legslatif maupun di Parpol bukan hanya sekedar mendapatkan Pendidikan politik, namun bagaimana mencerdaskan kader-kader perempuan sehingga melahirkan wakil rakyat yang paham soal isu perempuan dan bisa memperjuangkan ketika duduk di legislatif.LIA
