BANTEN, HAWA.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan koordinasi ke DPRD Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Rabu (6/5/2026).
Rombongan DPRD Sulawesi Tengah dipimpin Ketua Komisi II, Yus Mangun, didampingi Sekretaris Komisi II Ronald Gulla.
Turut hadir Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Sadly Lesnusa, Kepala Bagian Fasilitasi Erwin, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Malki Nurgaha.
Kedatangan rombongan diterima Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Provinsi Banten H. Sunandar, serta Kepala Bagian Umum Ibud Sihabudin.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulawesi Tengah mempelajari berbagai strategi tata kelola administrasi, digitalisasi pelayanan, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan yang diterapkan DPRD Banten.
Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronald Gulla, menilai DPRD Banten menjadi salah satu daerah yang cukup maju dalam penerapan sistem digitalisasi administrasi kelembagaan.
Menurutnya, pengalaman DPRD Banten penting dipelajari, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran dan kebutuhan pengelolaan data pemerintahan yang semakin terintegrasi.
“Digitalisasi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas kerja sekretariat maupun alat kelengkapan dewan. Karena itu, kami ingin mempelajari strategi yang telah diterapkan DPRD Banten,” ujar Ronald.
Sementara itu, H. Sunandar menjelaskan seluruh kebutuhan sekretariat DPRD Banten direncanakan secara matang dan dikomunikasikan sejak awal bersama anggota DPRD.
Menurutnya, setiap agenda komisi, termasuk kegiatan pengawasan dan studi komparasi, telah dipersiapkan melalui perencanaan anggaran yang terukur.
“Seluruh kebutuhan disusun sejak awal agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan terarah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum DPRD Banten, Ibud Sihabudin, memaparkan sejumlah program digitalisasi dan strategi publikasi informasi yang telah dijalankan.
Ia menjelaskan DPRD telah menerapkan sistem digitalisasi sejak beberapa tahun terakhir, termasuk menjalin kerja sama dengan media nasional untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, jumlah pengikut atau followers media juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur efektivitas publikasi kelembagaan.
Beberapa program unggulan DPRD Banten yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut antara lain program “DPRD Sapa Warga”, program pengawasan, dan “Parlemen School”.
Selain itu, pihak sekretariat DPRD Banten turut menjelaskan mekanisme pengelolaan anggaran yang dimulai sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Seluruh kebutuhan anggaran, kata dia, disusun dengan mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Harga Satuan (SHS).
Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja DPRD Sulawesi Tengah ke depan.
Ia menegaskan, meski pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, aspirasi masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami berharap seluruh aspirasi masyarakat tetap dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.LIA
