PALU, HAWA.ID – Sejumlah laporan penyerobotan dan sengketa lahan warga di kabupaten/kota di provini Sulawesi Tengah () masuk ke DPRD . Bahkan salah satu kepala desa (Kades) di kabupaten (Morut) ditetapkan jadi tersangka dugaan pidana kehutanan yang dilaporkan oleh salah satu perusahaan.

Untuk tindak lanjutnya, DPRD mengundang jajaran Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Kantor Wilayah Sulteng dan Sulteng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (31/1/ 2023).

Warga yang menjadi korban pun dihadirkan dalam RDP di ruang sidang utama DPRD Sulteng.

Wakil Ketua III DPRD Sulteng H Muharram Nurdin, memimpin RDP mengungkapkan bahwa hampir di seluruh kabupaten/kota di Sulteng terjadi penyerobotan lahan warga. Baik itu antara warga dan perusahaan maupun dengan instusi lainnya.

“Ini penting untuk kita seriusi, dibicarakan karena soal hajat orang banyak dan kepastian hukum status lahan,”katanya.

Laporan masyarakat itu masih sebatas ke DPRD Sulteng. Karena itu harus dibicarakan bersama pihak terkait.

Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsi Lalusu yang mendampingi Muharram Nurdin menyebut terkait aduan penyerobotan lahan ini, masyarakat meminta kepastian dari BPN dan pihak kepolisian.

“Ada alas hak yang sah tiba-tiba dipanggil polisi dengan tuduhan penyerobot. Padahal suratnya sudah lebih lama. Bahkan ada lagi ancaman dari polisi untuk serahkan surat-surat tanah yang terjadi di Banggai,”ungkapnya.

Dalam RDP terungkap bahwa ada salah satu Kepala Desa di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morut yang kini ditetapkan tersangka karena dituding pelaku tindak pidana bidang kehutanan oleh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Sulteng. Padahal kepala desa bersangkutan memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikuasainya.

Asmira Asrul, istri kepala desa bersangkutan yang dihadirkan dalam RDP ini mengungkap, awalnya suaminya dipanggil sebagai saksi pada 4 Januari 2023. Namun hari itu juga langsung jadi tersangka dan ditahan penyidik Reskrimsus Sulteng dengan dugaan tindak pidana kehutanan.

Sementara itu, Delacrus warga yang mendampingi istri kepala desa itu mengurai sudah pernah ada RDP pada 12 Januari 2023 di DPRD Morut.

Namun katanya dalam RDP itu tidak ditemukan solusi berkaitan hak lahan masyarakat di kawasan Kecamatan Soyojaya.

“Batas kawasan tidak jelas keberadaannya. Instansi terkait belum sosialisasikan batas kawasan hutan lindung dan APT,”ungkap Delacrus.

Scroll untuk melanjutkan

Menurutnya kepala desa ditahan di Polda Sulteng karena batas kawasan hutan lindung yang belum jelas. Sementara kepala desa memiliki sertifikat yang dikuasai sejak tahun 1991 yang dilegalisasi tahun 1992.

“Saya mantan kepala desa. Lahan itu masih dikuasai masyarakat. Masalah ini muncul ketika PT Latalindo masuk dan memicu permasalahan. Kades dituding serobot lahan hutan lindung. Kami minta BPN, dinas kehutanan Sulteng harus perjelas batasan itu, jika tidak masyarakat akan tersandung hukum. Karena ada beberapa desa luasan wilayah terhimpit cagar alam dan hutan lindung. Ini harus ditindaklanjuti. Begitu pula soal keabsahan izin PT Latalindo maining mohon dijelaskan,”sambung Delacrus.

Masalah lain terjadi di Desa Baya Kecamatan Timur, Banggai. Warga bernama Abdul Rahman yang juga hadir dalam RDP itu mengungkapkan masalah sengketa lahan yang mereka hadapi terjadi dengan Polres Banggai berkaitan adanya sebidang lahan yang direncanakan untuk Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Sengeketa ini juga diketahui jelas oleh Ketua Komisi I, Sri Indraningsi Lalusu.

Ia menambahkan bahwa secara umum yang terjadi di Kecamatan Timur tersebut berawal dari adanya surat Kementerian ke daerah untuk lahan purnawirawan. Lalu pemakai yang rencananya menggunakan lahan itu meninggal sehingga lahan itu ditarik oleh Sulteng untuk menjadi lahan negara.

“Hak diberikan kepada masyarakat, tapi terjadi ada yang jual beli bahkan ada lahan yang dibeli PT Kurnia,”beber Sri Indraningsi Lalusu.

Masalah lain yang muncul karena secara tiba-tiba ada oknum pensiun polisi bernama Darise yang mengumpulkan -anak- anak purnawirawan calon penerima lahan tersebut untuk menggugat.

“Nah, masyarakat jadi ketakutan karena pengacara yang mereka pakai juga adalah anak purnawirawan polisi,”jelasnya.

Berkaitan permasalahan lahan di Luwuk Timur Banggai ini, Sri Indraningsi Lalusu mengusulkan agar DPRD Sulteng membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hearing ini dihadiri Joko Winarto mewakili Irwasda Polda Sulteng, Kepala Kanwil BPN Sulteng dan jajarannya.

Anggota DPRD Sulteng yang tampak hadir antara lain, Faizal Lahadja, I Nyoman Slamet, Yus Mangun, Kaharudin Karding dan sejumlah anggota dari komisi.CS/*LIA