NORWEGIA, HAWA.ID – Norwegia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara, sebuah langkah yang dipandang sebagai dorongan penting menuju solusi dua negara untuk perdamaian di Timur Tengah.
Keputusan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, dan segera memicu reaksi internasional, termasuk seruan boikot salmon Norwegia oleh Arsen Ostrovsky, CEO The International Legal Forum (ILF) yang berbasis di Israel.
Perdana Menteri Støre menyatakan bahwa pengakuan ini adalah bagian dari komitmen panjang Norwegia untuk mendukung solusi dua negara yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan.
“Di tengah perang dengan puluhan ribu korban jiwa, kita harus tetap menjaga satu-satunya alternatif yang menawarkan solusi politik bagi Israel dan Palestina: dua negara yang hidup berdampingan, dalam damai dan keamanan,” kata Støre.
Norwegia menegaskan bahwa batas wilayah antara negara Palestina dan Israel harus didasarkan pada garis pra-1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.
Støre menambahkan bahwa pengakuan ini juga mendukung kekuatan moderat di Palestina yang semakin kehilangan pengaruh dalam konflik berkepanjangan ini.
Keputusan Norwegia ini segera mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Arsen Ostrovsky, CEO The International Legal Forum, menyerukan boikot terhadap produk salmon Norwegia.
“Boycott Norwegian salmon!” tulis Ostrovsky dalam sebuah tweet di akun pribadinya.
Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, menjelaskan bahwa pengakuan ini dilakukan setelah hampir 30 tahun sejak Perjanjian Oslo yang tidak berhasil membawa perdamaian.
Eide menyebutkan bahwa dalam ketidakadaan proses perdamaian dan solusi politik, situasi di Timur Tengah telah memburuk.
“Palestina terjebak dalam spiral ketidakstabilan ekonomi dan ketergantungan pada bantuan, serta kurangnya hak-hak fundamental. Kekerasan dari kelompok militan dan kebijakan pemukiman ilegal Israel memperburuk situasi ini,” ujar Eide.
Norwegia juga bekerja sama dengan Arab Saudi untuk mendukung visi perdamaian Arab yang mencakup pengakuan negara Palestina sebagai komponen kunci.
Eide mengungkapkan bahwa Norwegia dan Saudi baru-baru ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Riyadh untuk membahas inisiatif ini.
“Kami berharap pengakuan Palestina sebagai negara akan mendorong proses menuju solusi dua negara dan memberikan momentum baru,” katanya.
Støre berharap bahwa pengakuan ini akan membantu mendorong kembali pembicaraan damai dan memberikan harapan baru bagi masa depan yang damai di Timur Tengah.
“Israel dan Palestina membutuhkan keamanan dan harapan untuk masa depan. Pengakuan ini diharapkan dapat memperkuat kekuatan moderat yang mencari solusi politik di kedua belah pihak,” ujar Støre.
Pengakuan Norwegia terhadap Palestina ini diharapkan berlaku mulai 28 Mei 2024, bersamaan dengan beberapa negara Eropa lainnya. Langkah ini menegaskan komitmen Norwegia untuk mendukung solusi dua negara yang dapat membawa perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.
