BANGGAI, HAWA – Burung Indonesia menggelar lokakarya akhir (final workshop) untuk mendiseminasikan sekaligus merefleksikan capaian proyek Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan serta tata kelola Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Dalaka, di Hotel Santika Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (23/4/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk menilai keberhasilan, tantangan, serta hasil pemantauan partisipatif di kawasan KKP3K Dalaka yang mencakup wilayah seluas sekitar 856.649 hektare.
Melalui pendekatan berbasis masyarakat, Burung Indonesia mendorong penguatan pengawasan di tingkat tapak dengan mengintegrasikan peran pemerintah dan kelompok masyarakat melalui skema Pemantauan Layanan Alam (PLA) Pesisir.
Marine-Fisheries Specialist Burung Indonesia, Wahyu Teguh Prawira, menjelaskan bahwa sejak dimulai pada 2022, program ini telah mendampingi lima desa pesisir di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), yakni Tangkop, Okumel, Kinandal, Tomboniki, dan Mamulusan.
“Pada aspek regulasi, program ini juga melahirkan lima peraturan desa yang memperkuat tata kelola perikanan lokal, mulai dari penguatan kelembagaan nelayan, perlindungan ekosistem pesisir, hingga pengaturan praktik penangkapan ikan yang lebih bertanggung jawab,” jelas Wahyu.
Secara umum, proyek ini mencatat capaian signifikan, terutama dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju praktik perikanan yang lebih berkelanjutan.
“Program ini mendorong 97,33 persen perubahan perilaku positif masyarakat dan meningkatkan praktik ramah lingkungan hingga 66 persen. Selain itu, juga mendorong 60 persen kemandirian ekonomi perempuan nelayan serta memperkuat tata kelola enam kawasan konservasi,” ungkapnya.
Meski demikian, Wahyu mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait keterbatasan akses pasar dan jaringan internet di wilayah pesisir.
Lokakarya ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari tim PLA desa, kelompok nelayan, pemerintah desa, hingga instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan, Polairud Polres Banggai Kepulauan, serta UPTD Dalaka.
Dua sesi diskusi panel turut digelar dengan menghadirkan nelayan, pemerintah desa, dan kelompok perempuan sebagai narasumber utama. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman tentang perubahan sosial, tantangan, hingga dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu kisah datang dari Nurfadilah, Ketua Kelompok Kindal Molumbang dari Desa Kinandal. Ia mengaku program pemberdayaan perempuan telah mengubah perannya dalam keluarga.
“Sekarang kami sudah paham mengolah produk seperti sambal ikan asin dengan standar yang baik, menghitung untung rugi, hingga memasarkan produk,” ujarnya.
Cerita serupa disampaikan Aptrisno, nelayan asal Desa Mamulusan. Ia merasakan langsung perubahan kondisi sumber daya ikan setelah praktik pengelolaan diperbaiki.
“Dulu ikan sedikit, hanya datang seperti perantau. Sekarang ikan lebih banyak dan lokasi tangkap lebih dekat, sehingga biaya operasional kami berkurang,” tuturnya.
Selain diskusi, kegiatan juga dirangkaikan dengan pameran produk olahan hasil perikanan dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perempuan. Beragam produk seperti ikan asin filet, sambal ikan asin, kerupuk ikan, abon, hingga bakso ikan dipamerkan kepada peserta.
Pameran ini tidak hanya membuka peluang pasar, tetapi juga menjadi sarana edukasi tentang pentingnya praktik perikanan berkelanjutan dalam rantai produksi.
Lokakarya ini diharapkan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut sekaligus memperkuat komitmen berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Banggai Kepulauan.
Program ini sendiri menandai berakhirnya dukungan pendanaan dari Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman yang diimplementasikan bersama NABU, mitra dalam jaringan BirdLife International, yang resmi berakhir pada 30 April 2026.LIA
