PARIMO, HAWA – Hentikan Bom Ikan di Parimo, Anwar Hafid Siap Biayai Patroli Laut Bersama TNI AL . Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palu, Kolonel Laut (P) Marthinus Sir, beserta rombongan di ruang kerjanya, Rabu (11/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas langkah konkret untuk melindungi wilayah pesisir Sulawesi Tengah dari praktik penangkapan ikan ilegal, khususnya pengeboman ikan yang marak terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.
Anwar Hafid menyampaikan keprihatinannya terhadap kerusakan ekosistem laut akibat bom ikan. Ia menilai praktik tersebut telah mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, padahal wilayah pesisir Sulteng memiliki potensi besar untuk perikanan berkelanjutan.
“Di beberapa titik juga, hanya 20 meter dari bibir pantai sudah ditemukan ikan. Tapi kalau dibom terus, semuanya rusak. Kita harus hentikan,” tegas Anwar Hafid.
Anwar memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng siap menanggung biaya operasional patroli laut. Ia juga berkomitmen memfasilitasi kerja sama strategis antara pemerintah daerah dan Lanal Palu agar pengawasan wilayah laut berjalan efektif.
“Waktu kampanye, keluhan soal pengeboman ikan ini sangat kuat disuarakan masyarakat Parigi Moutong. Sekarang saatnya kita jawab dengan tindakan nyata,” ujarnya.
Komandan Lanal Palu, Kolonel Laut (P) Marthinus Sir, menyambut positif dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa perlindungan laut membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, TNI AL tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kedaulatan laut dari praktik ilegal.
Anwar Hafid juga mengusulkan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulteng dan Lanal Palu sebagai dasar pelaksanaan patroli bersama. Parigi Moutong akan menjadi fokus awal patroli karena tingkat kerawanannya paling tinggi serta besarnya potensi perikanan di wilayah tersebut.
“Kalau kita bisa jaga laut kita, bukan hanya ekosistem yang selamat, tapi juga kesejahteraan nelayan akan meningkat. Ini bukan soal pengawasan saja, tapi soal keberlanjutan hidup bersama,” tutup Gubernur. ECA
