PALU, HAWA — Bus Trans Palu sepi penumpang meski tetap beroperasi dengan anggaran Rp1,8 miliar per bulan. DPRD Kota Palu mempertanyakan efektivitas program ini.
Anggota DPRD Kota Palu Fraksi Gerindra, Alfian Chaniago, menyoroti pengeluaran rutin pemerintah untuk operasional 26 unit bus. Ia menyebut pendapatan tiket hanya mencapai sekitar Rp100 juta per bulan, sedangkan pemerintah tetap mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar.
“Kalau satu tahun habis sekitar Rp20 miliar, kita tidak tahu siapa yang diuntungkan,” kata Alfian Chaniago saat ditemui pada Kamis (4/7).
Ia menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan transportasi publik, namun perlu mengevaluasi jumlah armada dan pengelolaannya.
Alfian menyatakan Pemerintah Kota mulai mengoperasikan Bus Trans Palu pada September 2024 dan menggratiskannya selama tiga bulan. Setelah itu, pemerintah menetapkan tarif Rp5.000 per penumpang untuk semua rute. Meski demikian, jumlah pengguna menurun setelah program gratis berakhir.
Alfian mengkritik pemerintah karena mengoperasikan armada dalam jumlah yang ia anggap terlalu banyak. Ia membandingkan dengan kota besar seperti Makassar dan Bandung yang hanya mengoperasikan 6 hingga 10 bus.
“Sekarang, bus parkir sampai 20 unit di depan kantor DPRD. Seperti terminal,” ujarnya.
Ia juga menilai perencanaan awal kurang matang. Pemerintah belum mempertimbangkan banyak faktor, termasuk karakteristik masyarakat dan jumlah kendaraan pribadi.
“Orang Palu malas berjalan kaki. Harusnya disediakan Transmini sebagai feeder dari halte ke permukiman,” katanya.
Alfian menyebut Pemerintah Kota mengoperasikan bus melalui skema kerja sama dengan PT Bagong. Pemerintah tetap membayar operator meskipun bus tetap jalan dalam kondisi armada tidak terisi penuh. Ia berharap pemerintah menyiapkan strategi agar subsidi dari APBD tidak terus membengkak.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan baru yang mewajibkan ASN naik bus.
“Kalau tidak naik, tukin katanya dipotong. Ini tidak tepat,” ujarnya.
Ia menilai tunjangan kinerja seharusnya tidak dikaitkan dengan moda transportasi.
DPRD meminta Pemerintah Kota Palu mengevaluasi efektivitas program ini. Pengadaan transportasi publik harus memperhatikan asas manfaat, tata ruang kota, dan pola mobilitas warga.LIA
