PALU, HAWA – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025). Kunjungan tersebut bertujuan mengawasi pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menyambut langsung Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda bersama rombongan, termasuk Wakil Ketua Dede Yusuf dan anggota lintas fraksi seperti Longki Djanggola, Giri Ramanda, serta Shyntia Sandra Kusuma. Para bupati, wakil bupati, serta pejabat BUMD se-Sulteng juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyebut kunjungan ini sebagai momen istimewa karena menjadi kali pertama ia menerima Komisi II DPR RI sejak menjabat sebagai Gubernur. “Sebagai mantan anggota DPR RI, saya tahu betul peran penting Komisi II. Karena itu, saya selalu ingatkan kepada jajaran agar memberikan pelayanan terbaik kepada para anggota dewan,” tegasnya.
Anwar memaparkan sejumlah program prioritas Sulteng, di antaranya Berani Cerdas dan Berani Sehat. Program pendidikan gratis di SMA/SMK/SLB negeri serta penerapan Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencakup 80 persen warga Sulteng berjalan dengan dana efisiensi tanpa membebani fiskal daerah.
Namun, Anwar juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Sulteng, terutama di sektor infrastruktur dasar. Ia menyebut pemerintah masih harus mengaliri listrik ke 89 desa dan membangun jaringan telekomunikasi di 606 desa. Melalui program Berani Menyala, Pemprov menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh.
Komitmen Mengutamakan Nilai Religius
Di sektor ekonomi, Anwar menyoroti tingginya disparitas harga bahan pokok di sejumlah daerah. “Harga LPG bisa tembus Rp70.000, padahal HET hanya Rp20.000. Ini harus segera kita cari solusinya,” tegasnya. Ia juga memaparkan program unggulan seperti Brigade Pertanian, bantuan alat tangkap nelayan, serta rencana kebijakan satu harga untuk bahan pokok.
Selain itu, Anwar mengungkapkan upaya penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan Satgas Khusus di tingkat provinsi. “Jika musyawarah buntu, proses hukum akan ditempuh,” ujarnya.
Anwar juga meminta percepatan reformasi birokrasi, terutama dalam hal pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional (Kandreg) BKN untuk mempercepat pengisian jabatan struktural di daerah.
Di akhir pertemuan, Anwar menegaskan komitmen Pemprov Sulteng untuk membangun dengan mengedepankan nilai religius dan kearifan lokal. Ia menyebut pemerintah daerah wajib menghentikan aktivitas ketika waktu salat tiba sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya peran BUMD dan BLUD untuk menopang fiskal daerah, terutama di tengah refocusing anggaran nasional. Rifky menyoroti 70 persen BUMD di Sulteng yang dinilai tidak sehat, bukan hanya karena manajemen, tetapi juga minimnya diversifikasi usaha.
“Sulteng punya banyak peluang usaha. Bahkan sektor jasa air saja belum tergarap optimal. Kita perlu dorong BUMD untuk bertransformasi menjadi lembaga yang profesional dan profitable,” kata Rifky.
Ia juga menyebut Komisi II DPR RI tengah mendorong lahirnya regulasi baru dalam bentuk Permendagri tentang pembinaan dan pengawasan BUMD. Regulasi ini, kata Rifky, penting agar BUMD tidak menjadi tempat “balas budi politik”, melainkan benar-benar dikelola secara profesional.
“Kuncinya, apakah mereka mau bertransformasi menjadi manajer BUMD yang profesional? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya. ECA
