PALU, HAWA.ID – Komitmen dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, dinilai penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Hal ini dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng, Dr. Ir. Alimuddin Paada, saat menghadiri acara forum pemangku kepentingan program sekolah penggerak angkatan 1 dan 2, Selasa (16/5/2023).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulteng, dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
Alimuddin menyampaikan, kegiatan ini sangat bagus karena mempunyai motto membangun komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
“Mutu pendidikan harus menjadi titik fokus bagi pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan khususnya di Sulteng,” katanya.
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD ini, mutu pendidikan di Sulteng perlu diseriusi oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Sebab berbicara mengenai kualitas dan mutu pendidikan Sulteng masih jauh dari harapan,” jelasnya.
Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, kata dia, Sulteng menempati urutan 29 dari 34 provinsi di Indonesia.
Berada di posisi lima dari bawah, Sulteng hanya meraih 50,13 poin, satu tingkat di bawah Sulawesi Barat 50,15 poin dan di atas Papua Barat 49,13 poin.
“Sehingga diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, kepala sekolah, pengawas, guru, orang tua dan dunia usaha,” tekannya.
Ia menjelaskan, di Sulteng juga masih sangat banyak sekolah yang sangat tidak layak dalam hal sarana dan prasarana sebagai salah satu faktor dalam menunjang mutu pendidikan.
Dia berharap, dengan adanya sekolah penggerak yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah, bisa menjadi katalis dalam rangka mempercepat peningkatan mutu pendidikan.
“Karena selama ini beban itu terlalu banyak ditanggung oleh sekolah dan guru. Kita perlu punya inisiatif untuk bekerja sama dengan dunia usaha kita untuk mengalihkan CSR sebagai salah satu bagian dalam membantu mewujudkan mutu atau kualitas pendidikan yang baik,” katanya.
Menurutnya, ada Peraturan Gubernur yang menjadi landasan sehingga pendidikan mendapat bantuan dari pelaku usaha melalui CSR.
Terkait proses belajar, ia mengusulkan agar ke depan dilakukan secara holistik dengan mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual.
“Namun hal ini perlu dibarengi dengan SDM yang unggul,” tutupnya. */LIA
