JAKARTA, HAWA.ID – Komisi Pemberantasan (KPK) menyita uang senilai Rp8 miliar terkait perkara dugaan pembangunan kantor di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut), .

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan uang tersebut disita penyidik untuk kepentingan penyidikan.

“Saat ini, uang dimaksud telah disita tim penyidik sebagai barang bukti,” ujar Ali melalui pesan tertulis, Jumat (6/1/2022).

Lembaga antirasuah juga telah memeriksa tiga orang sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/1/2022) kemarin.

Ketiga saksi itu adalah Bupati Morowali Utara Deli Julkarson Hehi, Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo, dan Kepala BPKAD Pemkab Morowali Utara Masjudin Sudin.

“Ketiga saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan masuknya uang senilai Rp8 miliar ke kas daerah Pemda Morowali Utara dari setoran pihak yang terkait dengan perkara ini,” jelas Ali.

Dalam ini tenaga ahli Gubernur , Ronny Tanusaputra, dikabarkan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka ini.

Hal itu diketahui dari pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Djira Kendjo, 15 Desember 2022 lalu. Dari berita acara yang diperlihatkan penyidik, Djira mengatakan Ronny berstatus tersangka.

“Tahu, dari berita acara hari ini [red, kemarin],” ujar Djira menjawab pertanyaan wartawan soal status tersangka Ronny, Gedung Merah Putih KPK, Kamis (15/12).

Djira menjelaskan kepada penyidik KPK bahwa ada pengembalian uang Rp8 miliar lebih dari proyek pembangunan kantor Kabupaten Morowali Utara.

Pengembalian uang itu dilakukan pihak yang terkait dengan perkara ke pemerintah daerah setempat.

Ronny juga turut diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab pekerjaan pembangunan kantor Kabupaten Morowali Utara pada hari yang sama. Dia tidak ditahan.

Dari Ronny, tim penyidik KPK mendalami pelaksanaan proyek tersebut. Materi yang sama juga didalami penyidik KPK kepada saksi Christian Hadi Chandra selaku Kuasa Direktur PT Multi Global Konstrindo.

“Kedua saksi juga hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait pelaksanaan proses pembangunan Gedung Kantor DPRD Kab. Morowali Utara,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (16/12).CNN