TOLITOLI, HAMWA.ID – Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Komisi II DPRD Sulteng di Kabupaten Tolitoli, digelar Kamis (17/11/20220 di Aula Kantor Bupati Tolitoli. Korkom dipimpin Ketua Komisi, Yus Mangun dan diterima langsung Bupati Tolitoli Amran H Yahya.
Anggota Komisi II DPRD Sulteng yang ikut dalam Korkom ini adalah Faizal Alatas, Hj A Rosmini Batalipu dan Hj Sitti Halima Ladoali.
Yus Mangun mengatakan kunjungan kerja ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan 3 sampai 4 kali.
Dalam kesempatan itu Yus Mangun memaparkan bahwa Pemda Tolitoli telah menargetkan pada tahun 2022 pendapatan asli daerah sebesar kurang lebih Rp35,5 Milliar dan yang telah terealisir sebesar Rp34,9 Milliar di triwulan ke 3. Sehingga sisa target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp Rp1,4 miliar lebih.
Dari besarnya nilai realisasi pada triwulan 3 maka diperkirakan pendapatan asli daerah Tolitoli bisa melampaui target.
Meski begitu kata Yus Mangun, Pemda Tolitoli masih memiliki tunggakan pembayaran kendaraan dinas roda empat sebanyak 87 dari 283 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 434 dari 1.710 unit. Dengan total tunggakan sebanyak 521 unit dari 1.993 unit kendaraan dinas.
Politisi Partai Golkar tersebut juga mengabarkan bahwa penerimaan dana bagi hasil (DBH) dari provinsi untuk kabupaten Tolitoli sebesar Rp35,5 Miliar. DBH tersebut masing-masing dari sektor pajak langsung (PKB) sebesar Rp4,7 Milliar, BBMKB sebesar Rp5,3 Milliar, PBBKB sebesar Rp12,1 Milliar, PAP sebesar Rp57 juta rupiah, dan pajak rokok sebesar Rp13,2 Milliar.
Nilai DBH untuk Tolitoli ini menjadi daerah terbesar ke-4 di Provinsi Sulteng.
Karena itu ia berharap pembahasan anggaran bisa selesai awal Desember 2022 sehingga dalam pembahasan
anggaran akan diberikan ke daerah melalui instansi terkait terutama membahas dana penuntasan kemiskinan.
Kemudian pembahasan terkait pertanian dan ketahanan pangan. Kata Yus Mangun ketahanan pangan telah menjadi prioritas utama pada rapat G20 karena dampak perang bisa mengganggu pangan negara. Maka sesuai ketentuan perundang-undangan diberikan 2 hektar lahan yang dapat dikelola tidak bersifat dimiliki.
Pada sektor perikanan, Yus Mangun mengatakan Tolitoli merupakan daerah sumber pengelolaan SDA terutama pengembangbiakan udang. Untuk hal ini Tolitoli mendapat perhatian khusus terhadap 2 komoditi yaitu udang dan ikan bandeng.
Sementara terkait pengembangan cengkeh dan tempurung di daerah Salakan, yang mempunyai produktivitas 2 sampai 3 kali lipat.
Korkom juga diisi dengan diskusi -diskusi. Yus Mangun pun menjawab sejumlah pertanyaan.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat Sulteng secara umum sebesar 10,6persen setelah Maluku Utara dan Riau, yang merupakan tertinggi ke-3 di Indonesia sebagai tambang nikel sebagai sumber utama.
Pendapatan itu perlu diatur agar dapat membawa kemaslahatan masyarakat.
“Sampai hari ini dana bagi hasil dari tambang nikel yang telah ditetapkan Rp221 Milliar sedangkan berdasarkan perhitungan dapat mendapatkan dana sebesar Rp2 Triliun sampai Rp4 Triliun,”jelasnya lagi.
Yus Mangun pun menginformasikan bahwa Pemprov Sulteng saat ini meluncurkan program penghapusan data / denda pajak untuk semua kendaraan bermotor. Program ini katanya dapat menguntungkan tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas daerah Tolitoli.
Selanjutnya perubahan usulan struktur pada dinas pertanian, dinas pertenakan dan perkebunan menjadi dinas peternakan, dinas pertanian dan dinas perkebunan.
Lalu pembentukan badan riset dan inovasi (BRIDA) dengan setiap daerah diharuskan membentuk badan baru tersebut.
Serta terkait kesulitan tanaman pangan dan hortikultura menjadi perhatian terkait irigasi. Irigasi induk, sekunder yang tidak berfungsi. Sehingga perlu dibentuk Pansus berkaitan fasilitas penunjang pertanian terkait peningkatan dan produktivitas petani.*/LIA
