JAKARTA, HAWA – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani Kesepakatan Dagang RI-AS bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC, pada Kamis (19/2/2026). Langkah strategis ini langsung dilanjutkan dengan pertemuan bersama 12 CEO perusahaan investasi global guna mendorong reformasi pasar modal Indonesia demi memikat aliran modal asing.

Detail Tarif dan Transaksi Komersial

Dokumen bertajuk “Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance” ini mengakhiri negosiasi alot yang berlangsung selama berbulan-bulan. Melalui Kesepakatan Dagang RI-AS tersebut, Amerika Serikat menetapkan tarif impor sebesar 19 persen untuk produk Indonesia, turun signifikan dari ancaman awal yang mencapai 32 persen. Sebagai gantinya, Indonesia menghapus 99 persen tarif dan hambatan non-tarif untuk produk AS, dengan pengecualian tarif 0 persen bagi 1.819 komoditas andalan RI seperti minyak sawit (CPO), kopi, dan kakao.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa komitmen ini akan segera diimplementasikan secara formal. “Perjanjian ini akan mulai berlaku 90 hari setelah semua proses hukum diselesaikan oleh kedua belah pihak,” tegas Airlangga. Selain penyesuaian tarif, Kesepakatan Dagang RI-AS ini juga mencakup transaksi komersial senilai US$33 miliar, yang meliputi impor energi US$15 miliar, pembelian 50 pesawat Boeing senilai US$13,5 miliar, dan produk pertanian AS lebih dari US$4,5 miliar. Terdapat pula MoU perpanjangan izin tambang Freeport-McMoRan di Grasberg hingga tahun 2061 dengan komitmen divestasi 12 persen saham tambahan ke Pemerintah RI pada 2041.

Fokus pada Reformasi Pasar Modal

Sehari setelah penandatanganan, Jumat (20/2/2026), Presiden Prabowo bertemu dengan 12 CEO pengelola dana global dari AS dan Eropa yang memiliki total aset kelolaan mencapai US$16 triliun. Pertemuan selama dua jam ini difokuskan pada upaya menarik investasi jangka panjang ke Tanah Air melalui penguatan kepastian hukum dan reformasi pasar modal yang lebih transparan.

“Kami telah bernegosiasi dengan sangat intens selama beberapa bulan terakhir dan saya rasa kita telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu,” ujar Prabowo. Untuk mendukung sentimen positif pasca Kesepakatan Dagang RI-AS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyiapkan delapan rencana aksi pada 2026. Langkah tersebut mencakup peningkatan batas minimal saham beredar (free float) menjadi 15 persen, transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO), kebijakan exit policy yang tegas, hingga wacana demutualisasi BEI.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, yang turut hadir dalam pertemuan di Washington DC, menyebutkan bahwa para investor menyambut baik arah kebijakan pemerintah. “Pasar modal sangat penting untuk meningkatkan confidence. Mereka sangat mengapresiasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal penguatan legal system,” ungkap Pandu. Hal ini sejalan dengan komitmen Ketua OJK Mahendra Siregar untuk terus melakukan pendalaman pasar keuangan demi menjaga likuiditas, sehingga institusi global dapat masuk tanpa risiko tersendat.