JAKARTA, HAWA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kesepakatan Dagang RI-AS yang baru saja ditandatangani merupakan buah dari negosiasi panjang yang solid dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) tersebut dilakukan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC, pada Kamis (19/2/2026).
Melalui Kesepakatan Dagang RI-AS ini, Amerika Serikat sepakat untuk menetapkan tarif impor terhadap produk Indonesia di angka 19 persen, turun signifikan dari ancaman awal sebesar 32 persen. Sebagai gantinya, Indonesia akan menghapus 99 persen tarif dan hambatan non-tarif untuk produk-produk AS, termasuk di sektor pertanian, kesehatan, otomotif, hingga teknologi informasi. Meski demikian, pengecualian tarif 0 persen tetap berlaku untuk 1.819 komoditas andalan Indonesia seperti minyak sawit (CPO), kopi, dan kakao.
“Kami telah bernegosiasi dengan sangat intens selama beberapa bulan terakhir dan saya rasa kita telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu,” ujar Presiden Prabowo Subianto usai mengamankan Kesepakatan Dagang RI-AS tersebut. Dokumen bertajuk “Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance” ini juga mencakup transaksi komersial senilai US$33 miliar. Transaksi raksasa ini meliputi impor energi sebesar US$15 miliar, pembelian 50 pesawat Boeing senilai US$13,5 miliar, serta produk pertanian AS senilai lebih dari US$4,5 miliar.
Selain sektor perdagangan umum, kesepakatan ini juga menyentuh perpanjangan izin tambang Freeport-McMoRan di Grasberg hingga tahun 2061, dengan komitmen investasi US$20 miliar selama 20 tahun ke depan dan pengalihan 12 persen saham ke Indonesia pada 2041. Terkait implementasinya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut menandatangani perjanjian tersebut menyatakan, “Perjanjian ini akan mulai berlaku 90 hari setelah semua proses hukum diselesaikan oleh kedua belah pihak.”
Dorong Reformasi Pasar Modal
Sehari setelah peresmian Kesepakatan Dagang RI-AS, Presiden Prabowo melanjutkan agenda strategisnya dengan menemui 12 CEO perusahaan investasi global di Washington DC pada Jumat (20/2/2026). Para investor dari Amerika Serikat dan Eropa yang mengelola aset sekitar US$16 triliun ini mendorong adanya reformasi pasar modal di Indonesia untuk menjamin kepastian investasi jangka panjang.
Merespons hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyiapkan 8 rencana aksi di tahun 2026. Langkah ini mencakup menaikkan batas free float minimum menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen, transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO), demutualisasi BEI, penyediaan liquidity provider, hingga kebijakan exit policy yang tegas.
Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan bahwa langkah reformasi ini mendapat sambutan hangat dari para investor kakap. “Pasar modal sangat penting untuk meningkatkan confidence. Mereka sangat mengapresiasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal penguatan legal system,” tuturnya. Senada dengan hal itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk melakukan pendalaman pasar keuangan demi menjaga momentum positif pasca Kesepakatan Dagang RI-AS ini diresmikan.
