PALU, HAWA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, SE, menyoroti sejumlah kekurangan dalam konsep Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD Sulteng Tahun 2025-2029. Dalam rapat kerja Pansus bersama OPD terkait di Gedung Utama DPRD Sulteng, Rabu (15/5/2025), Yus menilai Ranwal tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi visi-misi Gubernur, khususnya terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan volume ekspor daerah.
“Saya melihat ada hal yang sangat urgen tetapi belum tergambar dalam Ranwal ini, yakni peningkatan SDM aparatur di semua bidang, termasuk infrastruktur pendukungnya,” tegas Yus dalam rapat tersebut.
Politisi Partai Golkar itu mencontohkan, program Berani Sehat tidak akan terwujud jika Sulteng masih kekurangan tenaga medis. Ia juga menyoroti minimnya jumlah dokter spesialis, bahkan belum adanya doktor di bidang pertambangan maupun ahli hukum laut. Padahal, kata dia, Sulteng merupakan daerah dengan kekayaan tambang dan wilayah laut terpanjang di Indonesia.
“Daerah kita ini kaya sumber daya alam, tapi kita tidak punya SDM yang mendukung. Kalau tidak ada rencana besar untuk menyiapkan SDM, visi 9 BERANI itu hanya jadi slogan,” tambahnya.
Yus mendorong Pemprov Sulteng untuk memasukkan program peningkatan SDM ke dalam RPJPD, termasuk pemberian beasiswa hingga jenjang S2 dan S3. Menurutnya, Pemprov juga harus menyiapkan infrastruktur pendukung agar SDM yang sudah berkualitas tidak meninggalkan daerah.
“Misalnya, untuk tenaga medis, Pemprov harus siapkan rumah dinas, fasilitas kerja, dan insentif lainnya. Kalau tidak, mereka akan pergi,” jelasnya.
Lemah Ekspor Daerah
Selain isu SDM, Yus juga menyoroti lemahnya kinerja ekspor daerah. Ia mengkritik belum optimalnya komoditas lokal yang masih berputar-putar di pasar dalam daerah. “Bagaimana mau ekspor, kalau barang kita hanya ‘taputar-putar’ di Talise saja,” ujarnya menyindir.
Dalam rapat yang berlangsung dinamis itu, hampir seluruh anggota Pansus ikut menyampaikan tanggapan. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., MH, misalnya, mengingatkan agar program BERANI Cerdas, BERANI Sehat, dan BERANI Sejahtera benar-benar menjadi prioritas utama.
Selain itu, Yus juga mengungkapkan persoalan terkait infrastruktur pertanian. Ia menilai peningkatan hasil pertanian sulit terwujud jika aturan tentang pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi tidak direvisi. Karena itu, ia mendorong adanya diskresi dari BPK RI agar DPRD bisa lebih leluasa membantu petani melalui program pokok-pokok pikiran (Pokir).
“Kalau regulasi ini tetap kaku, saya kira program Berani Panen Raya juga sulit tercapai,” tegasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulteng Dra. Novalina, MM, Asisten II Bidang Pembangunan, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Sandra Tubondo, Kepala Badan Pendapatan Daerah Rifki Anata Mustakim, BPKAD, serta perwakilan Biro Hukum Pemprov Sulteng. Rapat diakhiri dengan penjelasan dan tanggapan balik dari Kepala Bappeda yang menjawab satu per satu pertanyaan anggota Pansus.
