JAKARTA, HAWA – Kementerian Agama (Kemenag) menjadwalkan Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar akan memimpin langsung sidang yang berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan rangkaian agenda tersebut. Kegiatan akan bermula pukul 16.00 WIB dengan seminar pemaparan posisi hilal, berlanjut ke sidang tertutup pasca-Magrib, dan berakhir dengan pengumuman resmi melalui konferensi pers pada pukul 19.05 WIB. Sidang ini melibatkan perwakilan ormas Islam, duta besar negara sahabat, BMKG, BRIN, serta Komisi VIII DPR.
Pemerintah menerapkan mekanisme gabungan antara hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (observasi langsung) dalam mengambil keputusan. Kemenag bekerja sama dengan BMKG menyebar tim pemantau di 37 titik pengamatan di seluruh Indonesia untuk memverifikasi keterlihatan bulan baru.
Berdasarkan data astronomi, posisi hilal pada saat sidang digelar (17 Februari 2026) masih berada di bawah ufuk dengan ketinggian minus 2,41 hingga minus 0,93 derajat. Kondisi ini membuat hilal mustahil teramati pada hari tersebut. Ketinggian hilal yang memenuhi kriteria visibilitas (imkanur rukyat) diprediksi baru terjadi setelah matahari terbenam pada Rabu, 18 Februari 2026.
Data tersebut memunculkan potensi perbedaan awal puasa. Mengacu pada kriteria MABIMS yang dianut pemerintah, 1 Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan sehari lebih cepat, yakni Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal.
Abu Rokhmad menekankan bahwa proses isbat bertujuan menjembatani berbagai metode penentuan awal bulan yang ada. “Pemerintah mengombinasikan data hisab dengan hasil rukyatulhilal sebagai bentuk upaya merangkul perbedaan metode yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.*/LIA
