BANGKOK sore itu berpendar oleh cahaya putih yang jatuh dari langit-langit United Nations Conference Centre (UNCC). Di ruang besar tempat para diplomat, menteri, peneliti, dan aktivis Asia-Pasifik berkumpul, terpampang sebuah tema besar: “Anchoring Progress and Strengthening Regional Leadership on Human Rights through Crisis.” Di antara wajah-wajah pejabat penting dunia, hadir seorang perempuan yang datang dari tempat yang jauh desa-desa kecil di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Namanya Fatrisia Ain, Ketua Jaringan Jaga Deca dan Juru Bicara Forum Petani Plasma Buol (FPPB).
Ia tidak datang membawa portofolio kebijakan, bukan pula proposal investasi. Yang ia bawa adalah sesuatu yang jarang diberi ruang di forum-forum semacam ini: suara rakyat kecil—petani, perempuan, buruh perkebunan, dan masyarakat desa yang hidupnya berubah oleh proyek dan bisnis yang tak adil.
Langkah dari Desa Kecil ke Ruang Diplomatik Global
Forum United Nations Responsible Business and Human Rights (UN RBHR) tahun 2025 yang digelar 15-19 September 2025 di Bangkok, Thailand mempertemukan banyak aktor—ILO, IOM, OHCHR, UNDP, UN Women, UNEP, UNICEF hingga UN Working Group on BHR—untuk membahas masa depan bisnis yang bertanggung jawab terhadap HAM.
Namun bagi Fatrisia, istilah teknis dalam forum global itu tidak ada artinya bila tidak menjawab penderitaan masyarakat akar rumput.
“Tidak ada bisnis yang benar-benar berkelanjutan jika rakyat di bawah terus kehilangan tanah dan martabatnya,” katanya pada sesi pembukaan.
Ia duduk sejajar dengan menteri dan peneliti dari empat negara dalam sesi “Regional Leadership in Action.” Tapi ia tidak menggunakan bahasa konferensi yang dingin dan formal.
Ia berbicara dengan pengalaman: perampasan lahan sawit, pencemaran, konflik agraria, dan rusaknya ruang hidup akibat industri ekstraktif di Sulawesi Tengah.
Kebijakan nasional seperti Perpres 60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, hingga MoU Pemprov Sulteng dan Kemenkumham (April 2025) disebutnya sebagai langkah yang belum sepenuhnya menyentuh realitas rakyat.
“Konsultasi sering hanya formalitas—singkat, top-down, dan jauh dari kenyataan hidup masyarakat,” ucapnya lantang.
Ruangan sempat hening. Beberapa diplomat menatap serius, tak sedikit yang mencatat cepat. Momen itu menjadi titik ketika suara kecil dari Buol menembus panggung besar dunia.
Dalam sesi lain, “A Rights-Holder Led Approach to Corporate Accountability,” Fatrisia berbicara berdampingan dengan Prashant Paikray—representasi gerakan akar rumput India. Meski datang dari negara berbeda, kisah mereka hampir sama: rakyat yang berjuang melawan kekuatan korporasi besar.
Fatrisia menceritakan tentang petani plasma, perempuan desa yang kehilangan sumber air, warga yang bermigrasi akibat kerusakan lingkungan, serta perjuangan kecil namun terus menyala di komunitasnya.
“Kalau hanya menunggu pemerintah, penyelesaian tidak akan datang. Maka kami memilih perjuangan kolektif, meski kecil, tapi nyata.”
Dalam forum itu ia menegaskan pentingnya Undang-undang mandatory Human Rights Due Diligence (mHRDD) yang mengikat. FPIC sebagai hak dasar, bukan jargon proyek. Akuntabilitas global yang tidak tunduk pada kepentingan investor.
Ia juga mengingatkan bahwa sertifikasi “berkelanjutan” sering kali tidak menggambarkan kehidupan warga di lapangan. “Tanpa sanksi tegas terhadap korporasi, semua prinsip HAM hanya menjadi slogan,” katanya tajam dalam pertemuan bilateral dengan OHCHR dan UN Working Group.
Berbicara di forum internasional tidak membuatnya lupa satu hal: menjadi pembela HAM dari desa adalah pilihan yang penuh risiko. Di banyak tempat, kritik terhadap perusahaan berujung pada SLAPP, kriminalisasi, hingga intimidasi.
Namun ia tetap maju. Bukan karena keberanian semata, tapi karena satu hal: diam berarti membiarkan ketidakadilan tumbuh tanpa batas.
Menghubungkan Buol dengan Dunia: Jaringan Solidaritas Akar Rumput
Dari forum itu, Fatrisia membawa pulang pelajaran bahwa perjuangan lokal dan global tidak terpisah. Komunitas di Indonesia, India, Filipina, hingga Asia Selatan mengalami persoalan serupa—dari konflik agraria, transisi energi, hingga perdagangan internasional.
Pertanyaannya hanya satu: siapa yang menanggung biayanya?
Dan jawabannya selalu sama: rakyat di bawah.
Di sinilah pentingnya solidaritas antarwilayah dan antarnegara. Jejaring regional dan internasional memberi keyakinan bahwa rakyat kecil tidak sendirian.
Setibanya kembali di Buol, Fatrisia membawa semangat baru ke komunitasnya: memperluas pendidikan HAM, memperkuat solidaritas lintas desa, dan memastikan suara rakyat tidak lagi dipinggirkan dalam percakapan tentang pembangunan.
Ia tidak menganggap perjalanan ini sebagai pencapaian pribadi. Ini adalah perjalanan membawa wajah-wajah desa ke meja global—ke ruang yang selama ini hanya diisi oleh kekuasaan.
“Keadilan sejati selalu lahir dari bawah.”
Dari Buol ke Bangkok, dari kebun ke forum dunia, Fatrisia Ain menunjukkan bahwa suara rakyat kecil tidak hanya layak didengar—tetapi juga mampu mengubah arah percakapan global tentang bisnis dan HAM. *
