INGGRIS, HAWA.ID – Pemerintah Inggris melarang para menteri pemerintahannya untuk menggunakan aplikasi media sosial TikTok yang dimiliki oleh China pada telepon dan perangkat kerja mereka karena alasan keamanan.
Pemerintah khawatir data sensitif yang ada di dalam telepon resmi dapat diakses oleh pemerintah China. Menko Oliver Dowden mengatakan bahwa pelarangan tersebut merupakan tindakan pencegahan dan akan segera berlaku.
TikTok membantah keras tuduhan bahwa mereka menyerahkan data pengguna kepada pemerintah China. Wakil Presiden Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik TikTok di Eropa, Theo Bertram, mengatakan bahwa ia percaya keputusan tersebut didasarkan lebih pada perihal geopolitik.
“Kami harap pemerintah tidak menilainya berdasarkan rasa khawatir yang dimiliki, namun lebih ke fakta yang ada” ungka Theo dikutip dari laman BBC.
Kedutaan China di London menyatakan bahwa langkah tersebut didorong oleh perihal politik semata yang justru akan menghancurkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap lingkungan bisnis Inggris.
Perdana Menteri Britania Raya, Rishi Sunak menerima permintaan dari anggota parlemen senior untuk mengikuti AS dan Uni Eropa untuk melarang penggunaan aplikasi berbagi video tersebut pada perangkat pemerintah resmi. Di lain sisi, beberapa departemen pemerintah dan para menteri justru memanfaatkan TikTok sebagai cara untuk menyampaikan pesan mereka kepada generasi muda negara tersebut.
Penggunaan aplikasi ini meledak dalam beberapa tahun terakhir, dengan 3,5 miliar unduhan di seluruh dunia. Kesuksesannya berasal dari mudahnya merekam video pendek dengan musik dan filter yang menyenangkan, serta dari algoritma yang mampu memberikan video yang sesuai dengan preferensi pengguna.
TikTok bisa melakukan hal ini karena mengumpulkan banyak informasi tentang pengguna, termasuk usia, lokasi, perangkat, bahkan irama ketikan mereka, sementara cookie-nya melacak aktivitas mereka di tempat lain di internet.
Beberapa politisi enggan meninggalkan kebiasaan TikTok meskipun adanya peringatan keamanan. Para menteri tidak dilarang menggunakan aplikasi ini, namun terbatas hanya pada telepon pribadi mereka, bukan perangkat kerja.
Beberapa jam sebelum pelarangan diumumkan, Kementerian Pertahanan (Ministry of Defence/MoD) mengunggah video tank Challenger 2 yang akan dikirim ke Ukraina ke akun resmi TikTok-nya.
“kami akan terus menggunakan aplikasi tersebut untuk mensosialisasikan tugas-tugas Pasukan Bersenjata serta sebagai pesan dukungan kami kepada Ukraina, data sensitif departemen disimpan pada sistem terpisah”, ungkap juru bicara MoD.
Pemerintah Wales juga melakukan hal yang sama, melarang penggunaan TikTok dari perangkat kerja baik menteri maupun pegawai negeri sipil. Juru bicara pemerintah Skotlandia Di Edinburgh juga sedang berkoordinasi dengan Kantor Kabinet.
Dalam sebuah pernyataan, TikTok mengatakan bahwa keputusan pemerintah Inggris didasarkan pada konsepsi dasar yang keliru, Tetapi beberapa jurnalis Eropa merasa dilacak oleh pihak ByteDance. Seperti pengakuan seorang tiktokker AS yang telah membagikan video dan mengkritik perlakuan pemerintah China terhadap Muslim Uighur, yang kemudian dihapus oleh TikTok secara sepihak. Hal ini menambah kekhawatiran pemerintah dan pakar keamanan, meskipun perusahaan tersebut secara konsisten membantah tuduhan yang diberikan pemerintah tersebut.
Sebelumnya, AS telah melarang TikTok dari seluruh perangkat mereka sejak bulan Desember yang lalu, kemudian Uni Eropa mengikuti langkah tersebut pada februari. Kanada, Belgia, dan India juga mengambil tindakan serupa.
Sementara aplikasi media sosial Barat seperti Facebook, Instagram, dan Twitter diblokir di China.*/LIA
