JAKARTA – Sebanyak 1,8 juta keluarga tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa banyak penerima sebelumnya masuk kategori kesalahan inklusi atau telah mengalami peningkatan ekonomi, sehingga tidak memenuhi syarat terbaru.
“Ada sekitar 1.800.000 KPM yang selama ini menerima bantuan, karena hasil verifikasi menunjukkan bahwa mereka termasuk bagian daripada inclusion error,” kata Saifullah Yusuf dalam konferensi pers, Selasa (28/5/2025).
Pemerintah mengalihkan bantuan tersebut ke keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan lainnya. Saat ini, jumlah penerima mencapai 16,5 juta keluarga.Pemerintah menggunakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk menyalurkan bantuan. Mereka mengalokasikan dana sebesar Rp10 triliun dan menyalurkannya melalui Bank Himbara serta PT Pos Indonesia.
“Insyaallah per hari ini ada sekitar 16.500.000 KPM untuk program keluarga harapan dan bansos atau bantuan pangan non-tunai yang disalurkan lewat Himbara dan juga lewat PT Pos Indonesia,” ujar Saifullah Yusuf.
Tim dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pendamping PKH melakukan pengecekan langsung ke rumah warga. Mereka memastikan kondisi keluarga sesuai kriteria penerima bantuan. Warga juga bisa memperbarui status melalui aplikasi Cek Bansos.
“Petugas mendatangi rumah satu per satu. Setelah melihat langsung, banyak yang sudah tidak layak menerima bantuan,” lanjutnya.
Menteri Sosial menyatakan bahwa sebagian besar KPM yang keluar dari daftar telah memperbaiki kondisi ekonominya. Pemerintah menilai mereka sudah mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan.
“Mereka sudah lebih mandiri lah. Yang juga perlu diberikan perlindungan itu memang kelompok rentan ini, yang masih dalam kategori miskin ekstrem dan miskin,” jelasnya.
Saat ini, tim pemerintah masih memverifikasi sekitar 4 juta keluarga lainnya. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bansos benar-benar sampai ke keluarga paling membutuhkan.
Aspek Detail KPM dikeluarkan dari daftar 1,8 juta Total penerima saat ini 16,5 juta keluarga Total anggaran triwulan II Rp10 triliun Program bansos PKH, BPNT Saluran distribusi Bank Himbara, PT Pos Indonesia Metode verifikasi Ground check, aplikasi, lintas lembaga
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos dan menjaga transparansi proses penyaluran bantuan.ECA
