PALU, HAWA.ID – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Bertempat di Ruang Asisten II Kantor Gubernur. Selasa (24/01/2023).
Pada kesempatan yang sama turut hadir Kepala Biro Perekonomian beserta staf, Kabid Holtikultura dan TPH, Statistisi madya BPS Prov. Sulteng beserta staf, Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulteng, Dinas Sosial Prov. Sulteng, Staf Asisten II.
Dalam materi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, mengatakan bahwa, pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih terbilang cukup baik yaitu berada diatas 5% pada triwulan terakhir pada tahun 2022. Selain itu juga, dari segi inflasi masih relatif terkendali yaitu beradapa pada 5,51% pada akhir tahun.
Pada rakor tersebut, Tito Karnavian memberikan arahan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar para jajaran BPS yang ada di 512 kab/kota untuk memberikan masukan kepada kepala daerah masing-masing terkait komoditas yang sedang naik pada daerah tersebut. Selanjutnya, tahun ini BPS akan menambah 60 kabupaten untuk dijadikan sampel dalam pengendalian inflasi skala nasional yang mana jika ditotal berjumlah 160 kabupaten.
Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi M. Habibullah, S.Si., M.Si, mengatakan, potensi inflasi pada awal tahun umumnya disebabkan karena pola penurunan produksi dan masa tanam pada beberapa komoditas bahan pangan. Hal ini dipicu komoditas kelompok administered price, yang penetapan tarifnya mulai berlaku dalam hal ini misalnya cukai rokok.
Komoditas yang memberikan andil inflasi tinggi diawal tahun sangat bervariasi dan tidak ada pola khusus yang berulang. Pada hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) pun tidak menunjukkan adanya inflasi akibat demand perayaan. Adapun penyumbang inflasi yang perlu diwaspadai yaitu bawang merah, bahan bakar rumah tangga, tomat, cabai merah, cabai rawit dan beras.
“Pada 3 kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan serta kota dengan dugaan potensi inflasi akibat demand perayaan imlek juga tidak menunjukkan pola khusus” ucap Habibullah.
Pada kesempatan yang sama Deputi I Bidang Ketersediaan Pangan Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM, mengatakan bahwa, terkait dengan data harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis yang yang ditangani oleh Badan Pangan Nasional menyimpulkan, terdapat 9 (sembilan) pangan yang perlu ditangani dengan serius karena berpotensi mengalami kenaikan. Adapun 9 pangan tersebut yaitu beras premium, beras medium, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng curah dan jagung ditingkat peternak.
Selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota yaitu pemantauan penyaluran beras SPHP bekerjasama dengan bulog, mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, mulai melakukan gerakan pangan murah (GPM), dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah. Turut hadir : Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kepala Badan Standarisasi instrumen pertanian, Unsur Forkopimda, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.*/LIA
