MOROWALI, HAWA.ID – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Ambo Dalle menyoroti Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Politisi Partai Gerindra itu menilai penerapan SMK3 sebagai bagian dari manajemen perusahaan dalam mengendalikan resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) masih belum maksimal.
“Kami melihat penerapan sistem SMK3 belum maksimal. Padahal ini penting dan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi seperti di IMIP ini,” ungkapnya saat memimpin rombongan DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke PT IMIP di Kabupaten Morowali, Kamis (7/11).
Dalam kunjungan tersebut, Ambo Dalle bersama tim juga menemukan masih banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menduduki jabatan sebagai pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Padahal dari segi aturan jabatan tersebut dilarang diduduki oleh pekerja asing.
“Ya, kami juga menemukan masih ada TKA yang menjadi pengawas TKI. Sesuai UU No 11 Tahun 2020 dan turunannya, sangat jelas posisi tersebut tidak boleh diisi oleh TKA. Begitu juga penggunaan jalan negara oleh perusahaan yang seharusnya mereka bisa sudah bisa membuat jalan sendiri,” bebernya.
Usai kunjungan kerja, Ambo Dalle bersama tim berencana akan mengundang seluruh perusahaan–perusahaan yang beroperasi di PT IMIP. Dirinya menyebut hasil kunker akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.
“Temuan masalah dalam kunker hari ini akan kami jadikan bahan untuk mengundang seluruh perusahaan yang beroperasi di IMIP. Evaluasi akan kita lakukan bersama-sama seluruh stakeholder yang ada sekaligus rekomendasi untuk perbaikan kedepannya,” pungkasnya.KPC
