RKUHP : Pers Bisa Dipenjara jika Siarkan Berita yang Dianggap Bohong

featured
Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak RKUHP di depan kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Selasa (28/6). (CNN Indonesia/Andry Novelino)
service
Bagikan

Share This Post

or copy the link

, .ID – Rancangan Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP) terbaru mengatur soal penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Pasal ini dapat menyasar pers atau pekerja media.

Pada Pasal 263 Ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahui bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda Rp500 juta.

“Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,” demikian bunyi Pasal 263 Ayat 1.

Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal patut diduga berita bohong dan dapat memicu kerusuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 atau denda Rp200 juta.

Lebih lanjut,  terbaru juga memuat ketentuan penyiaran berita yang dianggap tidak pasti dan berlebihan. Seseorang yang membuat dan menyebarkan berita tersebut dapat dipenjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta. Hal itu tertuang dalam pasal 264.

“Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal 264.

Pasal-pasal tersebut mendapat sorotan Koalisi Masyarakat Sipil karena dapat digunakan untuk mengkriminalisasi dan membungkam kebebasan pers.

“Terlebih aturan tentang pemberitaan telah diatur melalui mekanisme UU Pers yang kewenangannya ada di bawah Dewan Pers,” kata mereka.

Diketahui,  ini bakal diketok tingkat dua oleh DPR pada Selasa (6/12). Meski masih panen , DPR memastikan pengesahan akan dilakukan sebelum masa pada pertengahan Desember 2022.CNNindonesia

0
happy
Happy
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
wow
Wow
0
peduli
Peduli
RKUHP : Pers Bisa Dipenjara jika Siarkan Berita yang Dianggap Bohong

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Subscribe
Notify of
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Login

Masuk atau Buat akun untuk bergabung bersama HAWA!

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Join Us