PALU, HAWA.ID – Anggota DPRD Kota Palu, Ratna Mayasari Agan, SE, menggelar penjaringan aspirasi masyarakat atau reses Caturwulan I Masa Persidangan Tahun 2026, masa jabatan 2024–2029, di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Jumat (6/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ratna menyampaikan bahwa reses menjadi salah satu jalur resmi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhan kepada wakil rakyat.
“Ada tiga jalur aspirasi, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), jalur pokok-pokok pikiran DPRD melalui reses, dan bisa juga langsung menyampaikan ke Wali Kota,” kata Ratna di hadapan warga.
Ia mengakui, tidak sedikit usulan masyarakat yang sudah berulang kali disampaikan melalui musrenbang, namun belum terealisasi. Karena itu, peran anggota DPRD diperlukan untuk mengawal aspirasi tersebut agar dapat dibahas dalam proses penganggaran.
“Jangan sungkan menyampaikan aspirasi ke saya, bisa melalui RT atau RW. Nanti akan diteruskan ke saya untuk diperjuangkan,” ujarnya.
Ratna juga mendorong kaum ibu untuk membentuk kelompok usaha agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan dari pemerintah.
“Kalau ingin menambah keterampilan dan berwirausaha, silakan disampaikan. Saya berharap masyarakat bisa mandiri. Apalagi banyak program pemerintah yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
Ia menambahkan, dirinya merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Palu, sehingga seluruh usulan masyarakat yang masuk akan dibahas dalam pembahasan anggaran.
“Bapak ibu manfaatkan kedatangan saya. Jangan sia-sia. Sampaikan semua aspirasinya,” ucap Ratna.
Pada reses tersebut, Ratna turut mengundang empat organisasi perangkat daerah (OPD) agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan langsung terkait program pemerintah.
Ketua RT 2 RW 3 Kelurahan Birobuli Utara, Sarifuddin, menyampaikan bahwa pada Senin mendatang akan dilaksanakan musrenbang tingkat kelurahan. Seluruh aspirasi warga akan disinkronkan untuk kemudian disampaikan kembali kepada Ratna, khususnya agar dapat diperjuangkan di Badan Anggaran.
“Kami sangat membutuhkan lampu jalan. Bisa dikoordinasikan dengan PJU. Selain itu, warga juga kesulitan tenda dan kursi setiap ada kegiatan,” kata Sarifuddin.
Warga lainnya, Arifin, menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan di kawasan BTN di Birobuli Utara yang menurutnya telah puluhan tahun belum pernah diaspal.
“Sudah pernah dilaporkan ke dinas terkait, baik ke PU maupun Perkim, tetapi sampai sekarang belum ada pengaspalan. Kami menitip pesan agar jalan bisa segera diaspal,” ujarnya.
Selain itu, Arifin juga mengusulkan penambahan fasilitas permainan anak di ruang terbuka hijau yang sudah tersedia, agar anak-anak memiliki sarana bermain yang layak.
Sekretaris LPM Birobuli Utara, Irham, mengusulkan pembangunan drainase serta penataan tapal batas wilayah antara Kelurahan Birobuli Utara dan Kelurahan Lasoani yang dinilai belum jelas sejak 2023.
“Kalau tapal batas belum ditetapkan, mohon tidak ada lagi warga dari wilayah lain membuang sampah di wilayah kami,” katanya.
Helena, warga Jalan Dirgantara, mengeluhkan banjir yang kerap terjadi setelah adanya pembangunan tembok di sekitar lokasi. Menurutnya, air hujan kerap masuk ke rumah karena tidak memiliki saluran pembuangan yang memadai.
“Kami minta solusi, apakah bisa dibuatkan drainase atau penampungan, karena selama ini air justru masuk ke rumah,” ujarnya.
Warga lainnya, Martapare, meminta perbaikan lampu jalan dan drainase. Ia juga menyoroti bantuan usaha yang dinilai belum pernah diterima warga, meskipun telah berulang kali diminta melengkapi dokumen kependudukan.
Sementara itu, Nining menyampaikan kebutuhan lampu jalan di kawasan Simpati Air Lorong 2. Ia juga menanyakan kelanjutan atribut bagi anggota padat karya yang sebelumnya dijanjikan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ratna meminta warga untuk menyampaikan secara rinci titik lampu jalan yang dibutuhkan.
“Untuk lampu jalan, tolong sampaikan ke saya titiknya. Seharusnya Kota Palu terang, karena saat ini sudah ada sekitar 18 ribu titik lampu,” katanya.
Ratna menambahkan, pemasangan lampu di lorong-lorong dan titik rawan akan menjadi perhatian, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan turun langsung melakukan pengecekan.
“Kalau ada lampu yang mati, sampaikan juga, karena masih ada garansi selama tiga tahun,” ujarnya.
Terkait permintaan tenda dan kursi, Ratna memastikan akan membantu pengadaan, namun melalui anggaran perubahan, mengingat APBD Tahun 2026 telah ditetapkan pada akhir 2025.
“APBD 2025 sebesar Rp1,8 triliun, sedangkan APBD 2026 sekitar Rp1,7 triliun, sehingga terjadi penurunan. Karena itu, kita juga berharap masyarakat dapat mendukung peningkatan PAD, salah satunya dengan membayar pajak,” kata Ratna.
Untuk bantuan usaha, Ratna meminta warga membentuk kelompok terlebih dahulu sebagai syarat pengusulan. Ia juga menjelaskan bahwa usulan sarana dan prasarana di kawasan perumahan hanya dapat diajukan setelah aset perumahan diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Kalau asetnya sudah diserahkan, baru bisa kita usulkan. Nanti akan dicarikan solusi dan saya siap membantu,” ujarnya.
Ratna juga memastikan akan menyampaikan permintaan fasilitas permainan anak kepada dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, seiring adanya program pemerintah tentang ruang terbuka hijau.
Sementara untuk persoalan tapal batas Kelurahan Birobuli Utara dan Lasoani, Ratna menyebut akan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Setda Kota Palu karena penetapannya harus melibatkan seluruh unsur terkait.
“Terkait drainase, akan ditinjau langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” tutup Ratna.LIA
