PALU, HAWA.ID – Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tengah di ruang Fraksi PKS DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Selasa pagi (3/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang dialog antara wakil rakyat dan organisasi profesi guru untuk membahas berbagai persoalan pendidikan di Sulawesi Tengah.
Dari unsur Fraksi PKS hadir Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, Wakil Ketua Fraksi PKS yang juga anggota Komisi III Takwin, serta anggota fraksi Sri Atun dan Asrullah.
Sementara dari pihak PGRI hadir Sekretaris Umum PGRI Sulteng Dr. Idrus A. Rore, Wakil Ketua I Triyono, Wakil Ketua II Zaenab, Ketua Perempuan PGRI Nurhayati Nadra, Ketua LKBH PGRI Harun Nyang Itam Abu, Koordinator Bidang Pengkaderan Colla Gauk, serta Wakil Sekretaris Umum I Aisyah.
Sekretaris Umum PGRI Sulteng, Idrus A. Rore, dalam pertemuan tersebut menyampaikan sejumlah isu strategis yang dihadapi dunia pendidikan, di antaranya persoalan honorer, keterlambatan pembayaran sertifikasi, perlindungan hukum bagi guru, hingga pentingnya penguatan kompetensi tenaga pendidik.
Menurutnya, penguatan kompetensi guru merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
“Selain itu, kami juga menyoroti keterbatasan jumlah pengawas sekolah yang belum sebanding dengan jumlah satuan pendidikan yang ada,” kata Idrus.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi pemerataan akses pendidikan.
Menurutnya, akses pendidikan hingga ke desa-desa terpencil menjadi fondasi penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
“Tanpa akses dan sarana yang memadai, sulit berbicara tentang kualitas pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kualitas guru tidak hanya diukur dari gelar akademik atau sertifikasi semata, melainkan dari hasil pembelajaran yang tercermin pada kemampuan serta karakter peserta didik.
“Guru harus profesional sekaligus menjadi teladan moral bagi murid,” tambahnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Takwin, menyoroti masih adanya persoalan infrastruktur pendidikan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Ia berharap berbagai temuan di lapangan dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait agar perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Sementara itu, Sri Atun menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan.
Menurutnya, meskipun banyak guru telah mengikuti sertifikasi maupun Pendidikan Profesi Guru (PPG), penguatan kapasitas tetap diperlukan agar kualitas pembelajaran benar-benar berdampak pada kemampuan dasar siswa.
Anggota Fraksi PKS lainnya, Asrullah, menilai transformasi pendidikan membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap program peningkatan kapasitas guru yang diusulkan PGRI, termasuk model pelatihan IN-ON-IN yang dinilai dapat meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog terbuka dan menghasilkan sejumlah masukan terkait upaya peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah.
Kedua pihak sepakat bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan kolaborasi yang kuat, evaluasi berkelanjutan, serta langkah konkret agar kualitas pendidikan di daerah tersebut terus membaik dari waktu ke waktu.LIA
