DONGGALA, HAWA.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Desa Wani dan sejumlah wilayah di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Penanganan darurat dilakukan atas perintah langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, meninjau langsung lokasi terdampak pada Senin (12/1/2026). Meski akses jalan ke wilayah tersebut masih terputus, pemerintah telah mengerahkan alat berat untuk membuka akses serta menangani material banjir dan longsor.
“Kami langsung turun ke lokasi. Alat berat sudah kami kerahkan dan diposisikan di titik-titik terdampak untuk membantu penanganan awal, terutama membuka akses agar transportasi masyarakat bisa segera normal kembali,” kata Asbudianto.
Dusun Sesere di Desa Wani menjadi salah satu titik terdampak terparah, dengan lebih dari 100 kepala keluarga terdampak banjir. Selain merendam permukiman warga, bencana ini juga merusak infrastruktur dan melumpuhkan akses jalan penghubung antar desa.
Penanganan bencana dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor. “Kami telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Donggala, Polres Donggala, serta unsur lintas sektor lainnya terkait banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah desa di Wani,” tambahnya.
Sebagai bagian dari respons darurat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan mendirikan posko bencana di Desa Wani. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan sekaligus pelayanan bagi masyarakat terdampak.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan Desa Wani mengalami kerusakan paling parah. Sedikitnya empat rumah dilaporkan hanyut akibat banjir, sementara tiga unit sepeda motor terseret arus di Dusun Cisere. Beberapa titik longsor juga mengakibatkan akses jalan dan jaringan listrik belum dapat difungsikan.
Terkait jalan yang belum bisa dilalui, Asbudianto menegaskan Pemprov Sulteng akan melakukan asesmen lanjutan. “Kami akan melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap kondisi infrastruktur. Dari hasil asesmen itu, akan ditentukan langkah penanganan selanjutnya agar akses masyarakat bisa kembali berjalan normal, sesuai arahan Bapak Gubernur,” pungkasnya.LIA
