PALU, HAWA – Gelombang kekhawatiran melanda sebagian masyarakat menyusul kabar penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang dijadwalkan berlaku efektif mulai Februari 2026.
Isu penonaktifan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) memicu kecemasan mendalam, terutama bagi warga yang menggantungkan hidup pada pengobatan rutin. Bayang-bayang penolakan dari rumah sakit hingga hilangnya akses layanan vital seperti cuci darah menghantui benak warga yang tidak memiliki jaminan biaya mandiri.
Di tengah ketidakpastian akibat dinamika kebijakan nasional tersebut, angin segar berembus bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Gubernur Anwar Hafid tampil menenangkan publik dengan memberikan jaminan tegas bahwa akses kesehatan rakyat tidak akan terputus.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengambil langkah antisipatif melalui program unggulan “Berani Sehat”. Program ini memungkinkan warga mendapatkan layanan kesehatan gratis secara total hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Anwar Hafid menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat kegelisahan warganya. Baginya, kehadiran negara harus nyata terasa saat rakyat menghadapi kesulitan, terutama menyangkut hak dasar kesehatan. Program Berani Sehat sengaja ia rancang sebagai jaring pengaman sosial yang kokoh untuk menutupi celah administrasi yang mungkin timbul dari perubahan regulasi pusat.
“Jadi kabar adanya pemutusan PBI dari BPJS Kesehatan tidak usah khawatir. Saya dan Ibu Wakil Gubernur menjamin masyarakat tetap bisa berobat gratis hanya dengan KTP,” tegas Anwar Hafid memberikan kepastian.
Komitmen ini bukan sekadar janji manis. Hingga saat ini, data menunjukkan program Berani Sehat telah berhasil memfasilitasi lebih dari 141 ribu warga Sulawesi Tengah untuk mendapatkan layanan medis tanpa pusing memikirkan biaya.
Bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, yang juga memiliki latar belakang medis yang kuat, Anwar memastikan seluruh lapisan masyarakat yang terdampak penyesuaian aturan tetap terlayani dengan layak.
Pasangan pemimpin daerah ini bahkan memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus krusial yang menyangkut nyawa, seperti pasien gagal ginjal yang membutuhkan hemodialisa rutin. Mereka menjamin rumah sakit di bawah naungan pemerintah provinsi tidak akan menolak pasien hanya karena masalah administrasi BPJS.
“Kami pastikan layanan cuci darah tetap kami berikan khusus untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Jangan khawatir,” tambah Anwar.
Melalui terobosan Berani Sehat, Anwar Hafid ingin menanamkan prinsip bahwa birokrasi tidak boleh menjadi penghalang kesembuhan. Warga yang sakit harus segera mendapatkan penanganan medis sebagai prioritas utama, sementara urusan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah.*/LIA
