Fraksi PKS Sulteng Tegas Tolak Pengesahan UU Kesehatan

featured
Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH
service
Bagikan

Share This Post

or copy the link

palu, hawa.id –

Penolakan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Rakyat (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, setelah dihubungi oleh wartawan Potret Sulteng pada hari Minggu, (16/07/2023).

Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, menuturkan 7 alasan mengapa Fraksi PKS menolak pengesahan UU kesehatan tersebut.

Pertama, negara wajib memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

“Oleh karena itu, perbaikan layanan kesehatan yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam penyusunan draft RUU Kesehatan ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya.

Kedua, dalam penyusunan RUU Kesehatan dengan metode omnibus law, tidak boleh menyebabkan kekosongan hukum, kontradiksi pengaturan. Fraksi PKS, menemukan adanya pengaturan dalam beberapa UU yang dihapus dalam draft RUU Kesehatan ini. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.

“Dihapuskannya aturan mengenai SIPB bidan, juga dihapuskannya mengenai praktik kebidanan yang mengatur tempat praktik dan jumlahnya sesuai dengan tingkat bidan,” ungkapnya.

Ketiga, seharusnya memastikan dulu partisipasi yang berkualitas dari para pemangku kepentingan. untuk kembali memastikan draft yang sudah disusun sesuai dengan masukan para pemangku kepentingan.

keempat, pemerintah memberikan tugas kepada BPJS sebagai badan hukum publik yang bersifat independen, dan harus disertai kewajiban pemerintah dan pendanaannya.

Kelima, Fraksi PKS menemukan di draft RUU Kesehatan tentang tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka atau non sebagai draf yang amat rawan.

“Terkait dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia yang sangat mungkin tersingkirkan atas nama atau alih teknologi,” terangnya.

Lalu keenam, di semua negara pengaturan tentang profesi kesehatan diatur dalam UU tersendiri. Namun, di beberapa materi UU sebelumnya terkait profesi tenaga medis malah dihapuskan.

Terakhir ketujuh, terkait anggaran kesehatan harus dialokasikan secara memadai untuk memastikan bahwa negara memberi layanan kesehatan berkualitas yang aksesibel bagi masyarakat Indonesia.*/LIA

0
happy
Happy
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
wow
Wow
0
peduli
Peduli
Fraksi PKS Sulteng Tegas Tolak Pengesahan UU Kesehatan

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Subscribe
Notify of
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Login

Masuk atau Buat akun untuk bergabung bersama HAWA!

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Join Us