Dana Stimulan Jadi Persoalan

featured
Penyintas bencana Palu yang masih tinggal di Huntara.FOTO : KARTINI NAINGGOLAN
service
Bagikan

Share This Post

or copy the link
Gempa Palu, Sigi, Donggala (Sulawesi Tengah) yang terjadi pada 28 September 2018 telah tiga tahun berlalu. Namun, sejumlah permasalahan masih dirasakan penyintas.
Berita ini hasil kolaborasi Harian Mercusuar, Sulawesi Tengah, dengan Tempo Institute, Tempo.co, dengan dukungan International Media Support (IMS) untuk memperingati tiga tahun bencana tersebut.

OLEH KARTINI NAINGGOLAN

Nani Pinontoan, 67 tahun, sempat merasa lega ketika Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Singgih Prasetyo, mengujungi hunian sementara (huntara) Mamboro, Palu Utara, pada Maret 2020. Sebagai korban gempa yang tak punya alas hak, Nani menganggap Singgih membawa kabar yang menggembirakannya.

Kabar baik itu adalah permohonan dana stimulan maupun hunian tetap (huntap) penyintas yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan dapat diakomodasi hanya dengan menunjukan surat keterangan dari pemilik lahan.

Namun, Nani menelan kekecewaan. Dia harus pasrah tak bisa tinggal di huntap. Penyebabnya, nama suaminya hilang dari daftar penerima huntap Buddha Tzu Chi di Kelurahan Tondo, Palu Timur, yang diumumkan pada November 2020.

“Kami bisa dapatkan stimulan atau huntap kalau ada surat keterangan dari pemilik lahan. Kami sudah urus itu surat, nama kami keluar sebagai penerima huntap di Tondo. Tapi saat undian kunci , nama kami sudah tidak ada,” kata Nani dengan nada kesal pada Kamis, 30 September 2021.Huntara lapangan Anoa di Jln Batu Bata Indah yang telah dibongkar.

Selain Nani, ada empat kepala keluarga di huntara Mamboro yang namanya hilang dari daftar penerima huntap. Mereka berharap, jika tidak diberikan huntap, paling tidak pemerintah memikirkan nasib mereka sebagai korban gempa yang terjadi pada 28 September 2018 itu. Apalagi kondisi huntara yang mereka tinggali saat ini sudah sangat tidak layak lagi. Atap huntara banyak yang bocor, dindingnya rapuh.

“Paling tidak pemerintah memberikan kami stimulan. Mau rusak berat, sedang, atau ringan, terserah pemerintah yang penting kami bisa membangun huntap mandiri, seperti yang dilakukan penyintas lainnya di kelurahan Mamboro,” ujar Nani. Besarnya stimulan untuk rusak berat adalah Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.

Bukan cuma Nani, Nerlan, 30 tahun, juga mengalami nasib yang sama. Nama suaminya tiba-tiba hilang dari daftar penerima Huntap Buddha Tzu Chi di Tondo. Sebelumnya mereka telah melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan huntap, dan sudah melewati proses verifikasi.

“Pemerintah Kota Palu sepertinya pilih-pilih orang dan tidak adil. Kalau yang lain bisa dapat huntap dan stimulan dengan tidak punya alas hak berupa sertifikat dan hanya surat keterangan saja, kenapa kami tidak bisa dapat?” tanya Nerlan.

Huntara lapangan Anoa di Jln Batu Bata Indah yang telah dibongkar.

Diusir dari Huntara

Lain lagi dengan Anton, 45 tahun, penyintas bencana di huntara Donggala Kodi. Huntara yang ditempati selama sekitar 3 tahun itu dibongkar pada 30 September 2021. Pembongkaran huntara itu dilakukan karena masa kontrak lahan telah berakhir. Pemilik lahan akan menggunakan lahan itu.

“Saya tidak tahu mau kemana lagi, kami diusir. Huntara kami sudah dibongkar. Tolong bantu kami, sampaikan kepada Pak Wali Kota bagiamana nasib kami,” ujar Anton.

Sebelumnya di huntara itu dihuni 38 kepala keluarga. Sebagian besar penyintas terpaksa mencari tempat tinggal baru. Ada yang menyewa kost, hingga menumpang tinggal di rumah kerabat. Anton terpaksa harus menyewa satu petak kost tidak jauh dari huntara yang telah dibongkar.

Sebenarnya, penghuni huntara Donggala Kodi sebelumnya telah diminta untuk pindah ke huntara lain yang belum dibongkar. Namun huntara yang akan dituju, seperti Huntara Duyu dan Mamboro, sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena rusak.

Huntara lapangan Anoa di Jln Batu Bata Indah yang telah dibongkar.

“Belum tuntas masalah stimulan atau huntap, kami dipersulit lagi karena huntara dibongkar. Kenapa pemerintah tidak bantu kami, paling tidak memperpanjang masa kontrak lahan huntara,” ujar Anton.

Fath, 52 tahun, warga Kelurahan Lere, merasakan hal yang sama. Huntaranya ikut dibongkar. Selama tiga tahun, Fath bersama keluarganya yang berjumlah 5 orang tinggal di huntara Donggala Kodi yang sempit dan minim fasilitas.

“Saat ini kami sudah pasrah, terserah pemerintah mau kase (berikan) apa, yang penting kami bisa bertahan hidup. Kasihan saya masih kecil-kecil. Selama ini tinggal di hutara sempit sudah bersyukur karena kami tidak punya tempat tinggal lagi setelah hancur karena tsunami,” kata Fath.

Kondisi yang sama dialami 64 kepala keluarga penyintas bencana di huntara lapangan bola Anoa, Palu Selatan. Huntara mereka sudah rata dengan tanah. Pembongkaran dilakukan karena lokasi itu akan dibangun lapangan sepak bola.

Huntara lapangan Anoa di Jln Batu Bata Indah yang telah dibongkar.

Pemerintah Harus Bertangung Jawab

Direktur Komunitas Celebes Bergerak, Adriansa Manu mengatakan selama ini ada kesan bahwa warga yang tidak memiliki alas hak berupa sertifikat, dianggap bukan warga terdampak bencana (WTB). Mereka tidak mendapatkan bantuan, baik stimulan maupun huntap.

Menurutnya, akibat bencana alam yang mengguncang Palu, , dan Donggala, banyak warga yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan mata pencarian dan akhirnya menjadi pengangguran.

Pandemi Covid-19 membuat kondisi makin runyam. Korban bencana yang sudah kehilangan pekerjaan tidak berdaya karena dibatasi untuk melakukan aktivitas di luar rumah. “Pemerintah seharusnya bertanggung jawab, karena semua warga tanpa terkecuali adalah warga Palu yang saat bencana menjadi korban,” kata Adriansa, Kamis, 30 September 2021.

Kondisi Huntara Mamboro, Palu Utara.

Hasil survei Komunitas Celebes bergerak, ada 155 KK dari huntara Donggala Kodi, Palupi, Pengawu, Terminal Mamboro, Buvukulu, dan Hutan Kota yang tidak memiliki alas hak. Mereka inilah yang dipastikan tidak akan mendapatkan stimulan maupun huntap, karena dianggap bukan warga terdampak bencana.

Menurut Adriansa, sampai saat ini penyintas terlantar dalam waktu yang cukup panjang. Penyebabnya, pemerintah gagap menangani korban bencana.

“Persoalan data sangat kacau dan tak selesai-selesai, sehingga implikasinya dana stimulan tidak terdistribusi merata kepada korban bencana. Data selalu beruba-ubah setiap waktu, apalagi banyak oknum yang bermain dalam hal penyiapan data,” ujar Adriansa.

Sementara, kata dia, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seakan lepas tangan dan selalu melimpahkan masalah kepada pemerintah pusat. Padahal, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten justru memiliki tanggung jawab dalam pengalokasian anggaran sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Nani & Nerlan, penyitas di Huntara Mamboro, Palu yang kehilangan haknya karena tidak memiliki alas hak kepemilikan lahan.

0
happy
Happy
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
wow
Wow
0
peduli
Peduli

Yazı Sona Erdi!

Yüklenemedi, lütfen tekrar deneyiniz.

Dana Stimulan Jadi Persoalan

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Subscribe
Notify of
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Login

Masuk atau Buat akun untuk bergabung bersama HAWA!

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Join Us