PALU, HAWA.ID –Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat membahas rekomendasi dari rapat komisi dengan mitra kerja masing-masing, Kamis (8/9 2022) di ruang sidang utama DPRD Sulteng.
Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Sulteng Muharram Nurdin dan dihadiri Ketua Komisi I, Sri Indraningsih Lalusu, Ketua Komisi II, Yus Mangun, Wakil Ketua Komisi III Zainal Abidin Ishak, Ketua Komisi IV Alimuddin Pa’ada beserta sejumlah anggota
Kepala BPKAD Sulteng Bahran beserta pejabat lingkup Sekretariat DPRD dan OPD terkait hadir dalam rapat ini.
Muharram Nurdin mengemukakan rapat Banggar lanjutan ini membahas rekomendasi dari rapat komisi dengan mitra kerja masing-masing.
Adapun permohonan untuk penambahan anggaran dari Komisi I dan Komisi IV masing-masing bermohon anggaran senilai Rp 2,5 Milliar yang artinya kedua Komisi tersebut membutuhkan anggaran Rp5 Milliar
Bahkan kata Muharram, untuk penambahan anggaran untuk Tenaga Ahli (TA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang akan menggelar Munas di Palu nilainya cukup fantastis sehingga perlu pembahasan dan pendampingan terutama soal mekanisme untuk pemberian seperti apa dan pertanggungjawabannya.
Penambahan anggaran senilai Rp100 juta untuk TA, dan HMI juga mendapatkan bantuan sebesar Rp15 Milliar.
“Karena baru kali ini mendapatkan bantuan sebesar itu, dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”katanya
Terkait penambahan anggaran Komisi I dan V sebesar Rp 2,5 miliar, Muharram Nurdin memberi kesempatan pada masing-masing Ketua Komisi untuk menjelaskannya.
Ketua Komisi I Sri Indra Ningsih Lalusu, menyampaikan terkait program dan kegiatan di Komisi I merupaka masukan pemerintah Pemprov Sulteng dari berbagai program kegiatan OPD mitra Komisi I.
Menurutnya hasil dari kegiatan masih terdapat yrgent namun masih belum dapat dilaksanakan oleh OPD tersebut karena minimnya anggaran dari berbagai kegiatan tersebut. Karenanya sangat diharapkan perhatian Pemprov Sulteng untuk dapat mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran pada masing-masing kegiatan dan usulan.
Antara lain adalah program Satpol PP Sulteng, sarana-prasarana sangat terbatas selama ini mobil Damkar tidak pernah ada. Lalu unit Damkar di Satpol PP sarana penunjang bagi petugas Damkar sangat minim.
“Mereka bertugas hanya menggunakan dibawah standar yang diberlakukan seluruh Indonesia, selain itu info yang diberikan kepada kami bahwa OPD-OPD tidak semua menyediakan peralatan untuk antisipasi kebakaran. Tidak adanya pendidikan dan pelatihan rutin untuk petugas Damkar bahkan sebagian dilatih dengan otodidak karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut,”jelasnya
Karena itu diperlukan sosialisasi terkait pengantisipasian terhadap kebakaran kepada masyarakat luas.. paling tidak 2 kali dan sekaligus simulasi dan memerlukan anggaran senilai Rp250 Juta dikali 2 berarti Rp500 Juta.
Ia juga menyebutkan adanya kerancuan terhadap tenaga Honorer di Satpol PP. Bhwa seluruh petugas Satpol PP merupakan PNS namun memiliki 109 Honorer, pada ketentuan P3K jumlah 187 item bidang kerja tidak terdapat jenis pekerjaan Eks Pol PP ini.
Kemudian biro otonomi daerah jelasnya juga meminta anggaran untuk persiapan kegiatan penataan wilayah otonomi baru. Dimana Komisi I banyak mendapatkan usulan untuk daerah otonomi baru (DOB) yang mengacu UU No. 23 Tahun 2014.
Seperti halnya DOB Kepulauan Togean paling tidak diberikan anggaran Rp200 Juta ,dengan persiapan IKN membutuhkan fasilitas kerjasama antar daerah, kerjasama antar pemerintah diperlukan workshop dan identifikasi pemetaan urusan kerjasama daerah dengan membutuhkan anggaran Rp100 juta.
Menurutnya dalam hal ini untuk meningkatkan pelayanan dasar di Sulteng, Dinas Dukcapil juga membutuhkan seperti perekaman data penduduk, pencetakan E-KTP, pembuatan kartu keluarga, akte kelahiran, pengadaan peralatan sarana dan prasarana, pelayanan cetak, serta pengadaan pelayanan mobil yang mobile untuk di 13 Kabupaten/Kota sangatlah minim.
“Hal ini sangat penting karena untuk pemutakhiran data sehingga pada saat menghadapi pilkada 2024 kita membutuhkan data yang real. Sehingga kita akan tahu jumlah pemilih di Sulteng,”paparnya.
Selanjutnya, Ketua Komisi I menekankan kembali bahwa prioritas utama pada penganggaran tersebut harus lebih memperhatikan Dinas Satpol PP dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Karena pada dinas kearsipan tersebut fasilitas yang digunakan sangatlah kurang. Dimas itu hanya memiliki hardisk yang ukuran penyimpanannya kecil yaitu 1 TB. Padahal dinas seharusnya mempunyai penyimpanan yang cukup besar untuk data agar dokumen bisa tersimpan baik.
Wakil Ketua Komisi III Zainal Abidin Ishak dalam kesempatan itu menjelaskan pentingnya Perda Centrogas yang menjadi inisiatif Komisi III.
Menurutnya kegiatan itu memerlukan penambahan anggaran Rp200 Juta dengan total Rp700 juta untuk Perda Centrogas.
Selanjutnya adanya penambahan anggaran Rp100 Juta untuk perbaikan mobil pada OPD Badan Penghubung Provinsi Sulteng di Jakarta.
Ketua Komisi IV Alimuddin Pa’ada juga menyampaikan agar dinas perpustakaan dan kearsipan menjadi salah satu prioritas utama mengingat minimnya anggaran dinas tersebut sehingga memerlukan anggaran.
Kepala BPKAD Sulteng Bahran menjelaskan, dana yang digunakan untuk meningkatkan OPD diharap dapat dipergunakan dengan baik. Sehingga pada penjabaran APBD perlu diperhatikan pada penganggaran dan harus sesuai dengan indikator kinerja. Bahwa kata Bahran, anggaran yang akan ditambahkan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan .
Sebelum Rapat Banggar tersebut berakhir, Wakil Ketua III DPRD Sulteng menyampaikan bahwa anggaran yang disepakati untuk sementara Rp850 juta.*/ECA
