WASHINGTON, HAWA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk dirinya sebagai ketua Dewan Perdamaian Gaza pada Jumat (16-17/1/2026). Gedung Putih mengumumkan susunan eksekutif dewan ini sebagai bagian dari rencana 20 poin untuk mengelola rekonstruksi dan tata kelola sementara di Gaza.
Trump memimpin dewan eksekutif yang mencakup Menteri Luar Negeri Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, Presiden World Bank Ajay Banga, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional Robert Gabriel.
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bergabung sebagai satu-satunya anggota non-warga negara AS. Sementara itu, Trump mengundang pemimpin dunia untuk ikut serta dalam dewan yang lebih luas.
Presiden Argentina Javier Milei mengonfirmasi undangan tersebut pada Sabtu dan menyebutnya sebagai kehormatan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menerima tawaran itu, sedangkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sisi sedang meninjau undangan.
Selain itu, dewan eksekutif terpisah untuk operasional Gaza melibatkan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, kepala intelijen Mesir Hassan Rashad, dan Menteri Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy, meskipun Israel menyatakan keberatan.
Nickolay Mladenov, mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, menjabat sebagai Perwakilan Tinggi Gaza. Ia menghubungkan Dewan Perdamaian dengan Komite Nasional Administrasi Gaza, panel teknokrat Palestina 15 anggota yang dipimpin Ali Shaath.
Komite ini menggelar pertemuan pertama di Kairo pada Jumat dan berjanji memprioritaskan kebutuhan kemanusiaan. Shaath memperkirakan rekonstruksi memakan waktu tujuh tahun.
Mayor Jenderal Jasper Jeffers, komandan Operasi Khusus AS, memimpin Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mengawasi keamanan dan demiliterisasi. Setiap anggota dewan eksekutif mengelola portofolio seperti pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, dan pengumpulan dana.
Penasihat senior Aryeh Lightstone dan Josh Gruenbaum mengawasi strategi serta operasi harian.
Pengangkatan Blair memicu kritik karena perannya dalam invasi Irak 2003. Blair menyebutnya sebagai hak istimewa dan memuji rencana Trump sebagai pencapaian luar biasa. Mantan ajudan Blair, Ashish Prashar, mengkritik komposisi dewan dengan menyebut kualifikasi utama adalah dukungan kuat terhadap tindakan Israel terhadap Palestina.
Meskipun gencatan senjata Oktober berlaku, kekerasan berlanjut di Gaza dengan lebih dari 450 warga Palestina tewas sejak saat itu, menurut pejabat kesehatan Gaza. Kedua pihak saling tuduh melanggar perjanjian.
Pembentukan Dewan Perdamaian ini sejalan dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November lalu. Badan tersebut mendapat wewenang membentuk pasukan stabilisasi untuk mengamankan Gaza dan melatih polisi Palestina. Trump menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan teknokrat Palestina selama masa transisi.
“Sebagai Ketua Dewan Perdamaian, saya mendukung Pemerintah Teknokrat Palestina yang baru diangkat,” tulis Trump di Truth Social.
Komite Gaza di bawah Ali Shaath menjanjikan fokus pada bantuan kemanusiaan. Namun, tantangan keamanan tetap ada di tengah tuduhan pelanggaran gencatan senjata. Gedung Putih menekankan portofolio dewan mencakup investasi dan mobilisasi modal besar-besaran untuk rekonstruksi.*/LIA
