JAKARTA, HAWA.ID – Anak-anak Indonesia semakin aktif di ruang digital, namun pada saat yang sama menghadapi tekanan serius terhadap kesehatan mental dan perlindungan mereka. Di sisi lain, krisis iklim yang kian nyata juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, mulai dari pangan, pendidikan, hingga rasa aman.
Temuan tersebut disampaikan Save the Children Indonesia dalam diskusi media awal tahun 2026. Organisasi ini menyoroti dua tantangan besar yang kini dihadapi anak-anak Indonesia, yakni risiko di ruang digital dan dampak krisis iklim.
Berdasarkan Studi Save the Children Indonesia tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak, hampir 40 persen anak usia SMP menghabiskan waktu antara tiga hingga enam jam per hari di depan gawai. Puncak penggunaan gawai terjadi pada pukul 18.00–21.00. Studi juga mencatat bahwa anak perempuan menghabiskan waktu layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki.
Temuan ini menunjukkan bahwa dunia digital telah menjadi ruang hidup utama bagi anak. Bahkan, meski sekolah melarang penggunaan ponsel, banyak anak tetap berupaya mengakses gawai saat jam pelajaran.
Studi tersebut juga mengungkap bahwa meningkatnya literasi digital tidak serta-merta berbanding lurus dengan kesejahteraan mental anak. Tingginya tingkat kecanduan digital justru berkorelasi dengan memburuknya kondisi kesehatan mental. Anak-anak umumnya telah memahami risiko di ruang digital, seperti penipuan, peretasan, pencurian data, dan perundungan siber. Namun, pemahaman itu belum diiringi dengan keterampilan untuk merespons risiko secara aman dan sehat.
“Anak-anak tahu risiko di ruang digital, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai,” ujar CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar.
Di saat yang sama, anak-anak juga menghadapi ancaman lain yang tak kalah serius. Laporan Voluntary National Review (VNR) SDGs Tahun 2025 menunjukkan bahwa krisis iklim telah merenggut berbagai hak anak. Dampaknya terlihat pada terganggunya pola makan dan kesehatan anak, menurunnya pendapatan keluarga, serta meningkatnya risiko perlindungan, terutama dalam situasi bencana.
Kajian bersama Save the Children dan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025 menemukan bahwa kecukupan air bersih di lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga. Selain itu, banyak fasilitas kesehatan terdampak dan tidak mampu beroperasi secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui belum terpenuhi secara memadai.
Menghadapi kondisi tersebut, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki tahun 2026, organisasi ini menetapkan sejumlah prioritas mendesak, antara lain memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sistem perlindungan, serta partisipasi anak, guru, dan orang tua. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak, serta memastikan pemenuhan hak anak dalam masa transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat, dan tangguh menghadapi krisis serta perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita-cita itu akan sulit tercapai,” kata Dessy.LIA
